TANJABTIM — Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada rutinitas administratif dalam pembahasan perubahan anggaran. Dalam pandangan fraksi, perubahan APBD 2026 adalah momen strategis untuk mengoreksi arah belanja daerah agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Syarat Utama Pembahasan KUA-PPAS
Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (26/8/2026), Alam Bakri selaku juru bicara Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan krusial. Pihaknya menilai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2026 wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Pembahasan ini bukan sekadar formalitas," tegas Alam Bakri di hadapan pimpinan dan anggota dewan lainnya.
Fraksi Golkar meminta setiap alokasi anggaran yang diajukan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, terutama yang menyangkut program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
PAD Tak Boleh Dinaikkan dengan Membebani Masyarakat dan Dunia Usaha
Perhatian khusus fraksi tertuju pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Alam Bakri, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD tanpa menambah beban baru bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Strategi yang disarankan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, bukan sekadar menaikkan tarif pajak atau retribusi yang justru berpotensi menghambat aktivitas ekonomi.
"Jangan sampai kebijakan peningkatan PAD justru memukul daya beli masyarakat atau memberatkan dunia usaha yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah," ujarnya.
Setiap Rupiah Belanja Daerah Harus Terukur Dampaknya
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya efektivitas belanja. Tidak cukup bagi pemerintah daerah untuk sekadar menghabiskan anggaran sesuai pagu, tetapi harus ada indikator jelas mengenai manfaat yang dirasakan warga.
Alam Bakri menegaskan bahwa perubahan APBD adalah instrumen untuk merespons dinamika di lapangan. Jika ada program yang tidak menyentuh persoalan riil masyarakat, maka alokasinya perlu dievaluasi dan digeser ke sektor yang lebih prioritas.
Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga Tanjabtim, bukan hanya berhenti pada laporan realisasi anggaran.
