JAMBI — Data APM Provinsi Jambi 2025 memperlihatkan pola yang konsisten menurun di setiap jenjang. Setelah SD mencatat 97,02 persen, angka itu turun ke 78,47 persen di SMP, lalu merosot ke 63,05 persen di SMA. Selisih 33,97 poin persentase antara ujung pendidikan dasar dan menengah itu menjadi dasar utama dorongan penyusunan roadmap.
Wajib Belajar 13 Tahun secara nasional mencakup satu tahun prasekolah, enam tahun SD, tiga tahun SMP, dan tiga tahun SMA/SMK. Kemendikdasmen menyebut program ini menyasar perluasan akses pendidikan sekaligus penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS). Kebijakan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan pendidikan RPJMN 2025–2029.
Ketimpangan Antar Daerah Capai 24,32 Poin Persentase
Kerinci mencatat APM SMA tertinggi di Jambi dengan 74,67 persen, disusul Kota Sungai Penuh 73,10 persen dan Batang Hari 70,79 persen. Di ujung lain, Tebo berada pada 50,35 persen, Bungo 58,19 persen, Sarolangun 58,46 persen, dan Muaro Jambi 59,53 persen. Jarak antara Kerinci dan Tebo mencapai 24,32 poin persentase.
"Angka ini bukan untuk membandingkan atau menyalahkan daerah. Justru menjadi bahan untuk melihat apa yang membuat capaian setiap daerah berbeda," kata Ivan.
Menurut Ivan, daerah dengan capaian tinggi perlu dipelajari praktik baiknya. Daerah dengan capaian rendah membutuhkan pemetaan persoalan yang lebih dalam sebelum intervensi ditetapkan.
Transisi SMP ke SMA di Tebo Turun 29,14 Poin
Tebo menjadi salah satu wilayah yang perlu perhatian khusus. APM Tebo tercatat 96,66 persen di SD, 79,49 persen di SMP, lalu 50,35 persen di SMA. Penurunan dari SMP ke SMA mencapai 29,14 poin persentase.
Pola berbeda muncul di Kerinci dengan APM 99,03 persen SD, 83,90 persen SMP, dan 74,67 persen SMA. Ivan menilai perbedaan pola itu menunjukkan kebijakan pendidikan harus mengikuti karakteristik wilayah, bukan diseragamkan.
"Untuk Tebo, kita perlu mendalami transisi SMP ke SMA/SMK. Apakah persoalannya daya tampung, jarak sekolah, transportasi, kondisi ekonomi keluarga, pilihan pendidikan, atau faktor lainnya. Jangan berasumsi sebelum datanya dibuka," tegasnya.
Bungo dan Tanjung Jabung Barat Punya Titik Persoalan Berbeda
Bungo mencatat APM SD 98,34 persen, tetapi turun ke 71,76 persen pada SMP dan 58,19 persen pada SMA. Penurunan dari SD ke SMP di Bungo mencapai 26,58 poin persentase.
Tanjung Jabung Barat memperlihatkan pola lain. APM SMP di wilayah itu cukup tinggi, 86,70 persen, namun turun ke 63,00 persen pada SMA atau berkurang 23,70 poin. Setiap daerah, kata Ivan, membutuhkan intervensi yang berbeda sesuai letak persoalannya.
"Kalau persoalannya akses, kita bicara sekolah dan transportasi. Kalau daya tampung, kita bicara ruang kelas dan satuan pendidikan. Kalau persoalannya ekonomi keluarga, intervensinya harus berbeda. Karena itu APBD pendidikan harus mengikuti titik masalah," ujarnya.
Roadmap Diminta Muat Baseline hingga Kebutuhan Guru
Ivan mendorong Pemprov Jambi menyusun roadmap Wajib Belajar 13 Tahun 2025–2029 dengan indikator tahunan dan target masing-masing kabupaten/kota. Roadmap itu dinilai perlu memuat sejumlah komponen dasar agar evaluasi tidak berhenti pada angka agregat provinsi.
- Baseline partisipasi PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK
- Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS)
- Target APM/APS setiap tahun
- Kebutuhan daya tampung SMA/SMK
- Kebutuhan guru
- Persebaran dan akses sekolah
Menurut Ivan, APM tidak bisa dipakai sendirian untuk menyimpulkan penyebab rendahnya partisipasi. Data itu perlu dibaca bersama APS, ATS, ABPS, kondisi sosial ekonomi, daya tampung sekolah, persebaran satuan pendidikan, jarak sekolah, serta akses transportasi.
"Wajib Belajar 13 Tahun jangan hanya kuat dalam dokumen. Kita harus bisa mengukurnya. Berapa anak yang mengikuti satu tahun prasekolah, berapa yang bertahan dari SD ke SMP, berapa yang melanjutkan ke SMA atau SMK, dan berapa yang masih berada di luar sistem pendidikan," kata Ivan.
