KUALATUNGKAL — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA., S.E., M.E., menegaskan bahwa rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak boleh sekadar mengejar target serapan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keterkaitan jelas dengan target kinerja dan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Katamso saat membacakan jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Ketiga, Senin (24/8). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, S.E.
Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur Prioritas
Dalam penyusunan anggaran perubahan, pemkab memprioritaskan beberapa langkah strategis. Mulai dari optimalisasi pendapatan daerah melalui pemutakhiran data dan digitalisasi, hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur skala prioritas yang selama ini dinanti warga.
Perbaikan tata kelola aset daerah juga menjadi perhatian serius. Selain itu, percepatan pemenuhan layanan dasar seperti penyediaan air bersih akan dilakukan secara bertahap, menyasar wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kesulitan akses.
Pembiayaan Bersumber dari SiLPA yang Telah Diaudit
Katamso menjelaskan, pembiayaan daerah pada perubahan anggaran kali ini diarahkan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses audit. Hal ini memastikan setiap penggunaan dana memiliki dasar pertanggungjawaban yang kuat.
“Pembangunan harus diarahkan pada program yang terukur, tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Katamso dalam rapat tersebut.
Masukan Fraksi DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan
Katamso mengapresiasi jajaran legislatif yang memberikan masukan serta kritik konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, masukan tersebut sangat berharga untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan warga Tanjung Jabung Barat.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja dan manfaat yang dihasilkan. Karena itu, pemerintah terus membangun tata kelola penganggaran yang lebih terarah, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Seluruh masukan fraksi akan dijadikan bahan penyempurnaan agar Perubahan APBD 2026 benar-benar efektif. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pembangunan yang berorientasi pada hasil serta memastikan anggaran memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
