JAMBI — Tambahan kuota 250 unit bedah rumah dari pemerintah pusat menjadi peluang besar bagi warga berpenghasilan rendah di Provinsi Jambi yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Namun, di balik nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp 5 miliar, DPRD mengingatkan agar program ini tidak berhenti pada target administratif semata.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menegaskan bahwa keberhasilan program harus diukur dari ketepatan penerima manfaat. Ia meminta instansi terkait melakukan pemetaan ulang secara serius dan tidak sekadar memperbarui daftar lama di atas meja.
"Kami sangat berharap kepada pemerintah agar penempatan 250 unit bantuan bedah rumah ini benar-benar berasaskan keadilan dan kebutuhan nyata di lapangan," ujarnya, Jumat (28/8/2026).
Verifikasi Lapangan Jadi Kunci Akurasi Data Penerima
Hafiz menilai kondisi fisik bangunan seperti dinding rapuh, atap bocor, atau lantai tidak memadai memang menjadi indikator penting. Akan tetapi, persoalan ekonomi keluarga di balik bangunan tersebut harus menjadi bagian dari proses penentuan penerima bantuan.
Petugas diminta turun langsung untuk melihat kondisi sosial dan kemampuan ekonomi calon penerima. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah bantuan jatuh ke warga yang relatif mampu, sementara keluarga yang benar-benar terhimpit ekonomi justru terlewat.
"Jangan hanya melihat data di atas kertas. Harus turun ke lapangan dan melihat kondisi masyarakat secara langsung," tegasnya.
Transparansi Seleksi untuk Cegah Kecemburuan Sosial
Kuota tambahan ini merupakan alokasi di luar jatah reguler, sehingga menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Dengan nilai mencapai Rp 5 miliar, seluruh proses mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD menilai transparansi menjadi elemen krusial agar program tidak memicu persoalan baru. Semakin besar nilai bantuan dan semakin terbatas jumlah penerimanya, semakin besar pula potensi kecemburuan sosial jika seleksi tidak objektif.
Hafiz memastikan DPRD Provinsi Jambi akan mengawasi pelaksanaan program, tidak hanya pada hasil akhir renovasi rumah. Pengawasan juga difokuskan pada proses awal pendataan dan verifikasi penerima agar bantuan pusat benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Lebih dari Sekadar Renovasi Fisik
Bagi keluarga yang tinggal di rumah tidak layak, program bedah rumah memiliki makna lebih dalam dari pembangunan fisik. Rumah yang lebih aman berarti perlindungan bagi anak-anak dan orang tua dari ancaman atap roboh, kebocoran saat hujan, serta lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.
Keberhasilan program tidak berhenti pada angka 250 rumah yang selesai direnovasi. Ukuran utamanya adalah apakah 250 keluarga penerima benar-benar yang paling membutuhkan dan apakah mereka kini menempati hunian yang lebih layak.
Akurasi data menjadi kunci utama di tengah keterbatasan kuota dan anggaran yang ada. Setiap rumah yang dibedah harus menjawab kebutuhan nyata warga, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
