JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memutar kembali arus kekayaan negara agar langsung dirasakan oleh masyarakat akar rumput. Strategi ini dijalankan melalui dua program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Rabu (29/4/2026), Presiden menyampaikan bahwa skema MBG Indonesia kini telah menjadi referensi bagi banyak negara. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi mesin penggerak ekonomi yang menyasar kelompok paling rentan di pelosok daerah, termasuk di Provinsi Jambi.
"Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? Lima kali seminggu yang ibu-ibu hamil diantar makan. Orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan," ujar Presiden Prabowo saat menekankan keberhasilan program tersebut.
Cara Pemerintah Putus Rantai Tengkulak di Tingkat Desa
Program MBG dirancang secara sistematis untuk memutus ketergantungan petani dan nelayan terhadap tengkulak. Kehadiran dapur umum dan Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di setiap wilayah akan berfungsi sebagai pembeli siaga (offtaker) bagi hasil bumi rakyat. Hal ini memberikan kepastian harga dan pasar yang selama ini menjadi kendala utama di tingkat lokal.
Presiden menjelaskan bahwa keberadaan SPPG akan memastikan setiap butir padi, sayuran, hingga ikan hasil tangkapan nelayan terserap dengan harga yang adil. Dengan penyerapan domestik yang masif, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat di tingkat desa akan meningkat signifikan tanpa harus melewati rantai distribusi yang panjang dan merugikan.
"Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia," tegasnya di hadapan para undangan.
Target 30 Ribu Koperasi Desa dengan Infrastruktur Fisik Lengkap
Selain sektor pangan, Presiden mengumumkan rencana besar transformasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menargetkan peresmian seribu unit koperasi dalam waktu dekat, dengan proyeksi mencapai 25 hingga 30 ribu unit dalam satu tahun ke depan. Koperasi ini diarahkan untuk menjadi tulang punggung logistik desa.
Prabowo menekankan bahwa koperasi yang dibangun di bawah kepemimpinannya bukan sekadar organisasi formalitas di atas kertas. Setiap unit akan dilengkapi dengan infrastruktur nyata untuk mendukung aktivitas ekonomi warga, mulai dari fasilitas penyimpanan hingga armada distribusi.
"Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan," jelas Presiden Prabowo merinci fasilitas yang akan disediakan.
Dampak Nyata bagi Ketahanan Pangan dan Ekonomi Jambi
Bagi provinsi agraris seperti Jambi, keberadaan KDKMP dengan fasilitas cold storage dan gudang menjadi solusi krusial. Infrastruktur ini memungkinkan petani menyimpan hasil panen lebih lama saat harga fluktuatif serta menjaga kualitas komoditas sebelum didistribusikan ke satuan pelayanan pangan gizi di wilayah sekitar.
Integrasi antara program MBG dan koperasi fisik ini diharapkan mampu menciptakan perputaran uang yang tetap berada di desa. Penyerapan hasil produksi lokal secara konsisten akan merangsang produktivitas petani Jambi, sekaligus memastikan anak-anak dan kelompok rentan di wilayah tersebut mendapatkan asupan gizi berkualitas dari hasil tanah mereka sendiri.
Pemerintah pusat kini tengah mematangkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan sumber daya manusia yang akan mengelola unit-unit koperasi tersebut di lapangan.
