JAMBI — Jakarta — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mulai menunjukkan hasil kerja nyata dalam mengelola ekspor komoditas strategis. Dalam kurun waktu lebih dari dua bulan sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, perusahaan ini berhasil membangun peta digital atas ribuan transaksi ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy yang tersebar di 25 provinsi.
Total nilai ekspor yang berhasil dipetakan mencapai USD14 miliar atau sekitar Rp224 triliun (kurs estimasi Rp16.000). Volume komoditasnya tembus 90 juta ton, bergerak dari lebih dari 50 pelabuhan muat menuju lebih dari 100 negara tujuan.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa mandat DSI bukan sekadar mengawasi pengiriman barang ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan perusahaan ini adalah jawaban atas kelemahan lama Indonesia: kekayaan alam melimpah tetapi tidak diimbangi tata kelola yang kuat.
"Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, visibilitas yang lebih baik, dan sistem yang lebih akuntabel untuk memastikan nilai yang dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional," ujar Rosan dalam keterangan resmi, Selasa (25/8).
Analisis Transaksi demi Transaksi
Yang membedakan DSI dari pendekatan lama adalah cara kerjanya. Alih-alih hanya mengandalkan laporan agregat, perusahaan ini mengintegrasikan data ekspor nasional hingga level transaksi individual. Setiap deklarasi ekspor dicocokkan dengan referensi pasar global, mencakup variabel harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga negara tujuan.
Pendekatan ini memberi DSI gambaran utuh tentang arus perdagangan komoditas strategis Indonesia. Lebih penting lagi, dari sinilah celah optimalisasi nilai mulai terlihat.
Analisis awal yang dilakukan DSI bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan adanya potensi perbaikan nilai sekitar USD5 miliar per tahun. Angka ini setara Rp80 triliun—bukan nominal yang bisa diabaikan di tengah tekanan fiskal pemerintah.
Fokus Membangun Sistem, Bukan Mengejar Keuntungan Jangka Pendek
Direktur Utama DSI, Luke Mahony, menekankan bahwa pihaknya tidak sedang terburu-buru mengejar pendapatan instan. Prioritas utama saat ini adalah membangun kredibilitas sistem dan kapabilitas operasional yang terukur serta berkelanjutan.
"Sejak mulai beroperasi, kami telah mengembangkan visibilitas terhadap ribuan transaksi ekspor serta fondasi analitis yang diperlukan untuk mendukung mandat DSI. Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor," ucapnya.
Pernyataan Luke ini penting dibaca sebagai sinyal ke pelaku usaha. DSI hadir bukan untuk memperlambat ekspor, melainkan memastikan setiap ton komoditas yang keluar dari pelabuhan Indonesia tercatat dengan benar dan memberikan nilai maksimal bagi negara.
Dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, DSI menjalankan mandatnya secara bertahap. Batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy menjadi tiga komoditas pertama yang masuk dalam pengawasan ketat perusahaan ini.
Jika potensi USD5 miliar per tahun itu berhasil direalisasikan, dampaknya akan terasa langsung pada penerimaan negara dan dividen BUMN. Bagi publik, ini berarti ruang fiskal yang lebih longgar untuk belanja pembangunan tanpa harus menaikkan beban pajak.
