JAMBI — Forum yang selama ini hanya berisi empat regulator—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—kini mendapat anggota baru: BPI Danantara. Keputusan Presiden Prabowo ini bahkan meminta koordinasi dilakukan dalam format "KSSK plus Danantara".
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan keterlibatan lembaganya bertujuan agar keputusan KSSK tak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha.
Urgensi Informasi vs Kewenangan Regulasi
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai masuknya Danantara ke KSSK bisa dipahami jika tujuannya membawa informasi sektor riil dan investasi strategis ke meja pembahasan stabilitas. Proyek BUMN, pembiayaan investasi, obligasi korporasi negara, hingga eksposur perbankan terhadap proyek besar dapat memengaruhi likuiditas, risiko kredit, pasar SBN, dan sentimen investor.
"Danantara perlu dilibatkan dalam forum stabilitas sistem keuangan hanya jika pemerintah ingin membawa informasi sektor riil dan investasi strategis ke meja KSSK," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com.
Namun, ia menegaskan kebutuhan informasi tidak sama dengan pemberian kewenangan. KSSK selama ini terdiri dari empat lembaga karena masing-masing memegang mandat publik sebagai regulator. Posisi Danantara berbeda karena lembaga itu bukan regulator, melainkan pengelola investasi negara.
Tiga Alasan Relevansi dan Satu Syarat Ketat
Syafruddin menyebut tiga alasan Danantara relevan masuk pembahasan stabilitas: besarnya aset yang dikelola, keterhubungannya dengan BUMN, serta potensi dampak investasi terhadap pasar keuangan. Dalam ekonomi yang bergantung pada proyek strategis, hilirisasi, infrastruktur, energi, dan pembiayaan BUMN, kegagalan proyek besar bisa menjalar ke bank, obligasi, pasar modal, nilai tukar, dan fiskal.
Meski demikian, ia mengingatkan aspek tata kelola harus menjadi perhatian utama. Lembaga yang memiliki kepentingan terhadap aset atau proyek tertentu tidak boleh ikut menentukan kebijakan stabilitas yang dapat memengaruhi nilai portofolionya sendiri.
"Danantara boleh membawa data risiko, tetapi tidak boleh membawa kepentingan portofolio ke ruang keputusan KSSK," ujarnya.
Perbandingan dengan Temasek di Singapura
Syafruddin juga membandingkan posisi Danantara dengan Temasek di Singapura. Meskipun dimiliki oleh pemerintah Singapura, Temasek tetap dipisahkan dari otoritas moneter. Ia menilai pelibatan Danantara hanya layak jika bersifat teknis, terbatas, non-voting, dan berbasis agenda spesifik.
"Jika posisinya meluas, forum stabilitas akan terlihat bergeser dari forum regulator menjadi forum campuran antara regulator dan pengelola investasi negara," jelasnya.
