Anggota DPR RI Edi Purwanto mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera memperbaiki tujuh jembatan yang putus akibat banjir bandang di Sarolangun dan Merangin. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri PU Dody Hanggodo saat kunjungan kerja ke Muaro Bungo. Rehabilitasi infrastruktur vital ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun anggaran 2024 atau 2025.
MUARO BUNGO — Penanganan infrastruktur pascabencana di Provinsi Jambi mendapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Anggota DPR RI Edi Purwanto meminta komitmen langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memprioritaskan pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak banjir bandang, khususnya di Kabupaten Sarolangun dan Merangin.
Langkah ini diambil setelah tujuh jembatan di dua wilayah tersebut dilaporkan putus total, sehingga melumpuhkan mobilitas warga. Edi menegaskan bahwa laporan administratif saja tidak cukup untuk menggambarkan urgensi di lapangan, mengingat jembatan merupakan urat nadi perekonomian desa.
Target Pengerjaan Mulai Tahun Ini
Dalam pertemuan yang berlangsung di Muaro Bungo baru-baru ini, Edi Purwanto menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan infrastruktur tersebut. Respons dari Menteri PU Dody Hanggodo dilaporkan cukup positif terkait usulan percepatan pembangunan kembali jembatan-jembatan yang rusak.
"Ada harapan bahwa pembangunan bisa mulai dikerjakan tahun ini atau paling lambat tahun depan," ujar Edi saat menjelaskan hasil koordinasi tersebut.
Meski telah mendapatkan lampu hijau, ia memastikan akan terus mengawal proses birokrasi di tingkat pusat. Pengawalan ketat diperlukan agar usulan daerah tidak sekadar menjadi tumpukan berkas, melainkan terealisasi dalam bentuk fisik bangunan yang bisa segera dilalui masyarakat.
Dampak Ekonomi dan Akses Pendidikan Warga
Kerusakan tujuh jembatan ini bukan sekadar persoalan teknis konstruksi, melainkan menyentuh aspek keadilan bagi masyarakat di pelosok Jambi. Putusnya akses memaksa warga memutar jalan lebih jauh, yang berdampak langsung pada kenaikan biaya distribusi hasil pertanian dan harga kebutuhan pokok.
Akses darurat yang kini digunakan anak sekolah hingga hambatan bagi petani saat mengangkut hasil kebun menjadi poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat di daerah tidak merasa ditinggalkan saat menghadapi bencana.
"Ketika jembatan putus, yang terputus bukan hanya jalan. Aktivitas ekonomi ikut tersendat. Harga kebutuhan pokok bisa naik. Distribusi hasil pertanian terganggu," tegasnya.
Sorotan Perbaikan Jalan Padang Lamo dan Kuamang Kuning
Selain fokus pada tujuh jembatan di Sarolangun dan Merangin, Edi juga mendesak perbaikan jalan di kawasan Padang Lamo dan Kuamang Kuning. Kedua jalur ini memiliki peran strategis dalam konektivitas ekonomi antarwilayah di Jambi yang selama ini dikeluhkan oleh para sopir angkutan dan pelaku usaha.
Kondisi jalan yang buruk disebut telah meningkatkan biaya operasional kendaraan dan menghambat pertumbuhan daerah. Edi berpendapat bahwa pemerintah harus lebih jeli dalam menetapkan prioritas pembangunan, dengan mendahulukan fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian rakyat kecil.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan jabatan yang diembannya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara dari daerah sampai ke meja pengambilan keputusan di Jakarta. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur Jambi secara menyeluruh.
