JAMBI — Strategi lama yang hanya mengandalkan pengangkutan sampah ke TPA dinyatakan gagal. Pemkot Jambi kini memaksa setiap kelurahan dan RT mengelola sampahnya sendiri, dimulai dari pemilahan di dapur rumah tangga.
Pergeseran paradigma ini menjadi kunci utama menghadapi Penilaian Adipura 2026. Wali Kota Maulana menegaskan, penilaian saat ini tidak lagi berfokus pada kebersihan TPA, melainkan menyeluruh dari hulu ke hilir.
Pemilahan Wajib Dimulai dari Rumah Tangga
Pemkot Jambi mengaktifkan Organisasi Pengelola Bank Sampah (OPBM) sebagai ujung tombak. Program ini menyasar rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, taman, hingga sarana transportasi umum.
"Penilaian Adipura saat ini dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Di hulu, kita dorong pemilahan sampah dari sumbernya," ujar Maulana di Aula Bapperida Kota Jambi, Kamis (21/8/2026).
Setelah dipilah, sampah bernilai ekonomi diarahkan ke TPS3R, bank sampah, dan pusat daur ulang. Hanya residu yang benar-benar tidak terolah yang dibawa ke TPA.
Kampung Bahagia Jadi Ujung Tombak Kesadaran Warga
Program Kampung Bahagia yang digagas Pemkot Jambi kini diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif, bukan sekadar mengejar status kampung bersih. Warga di tingkat RT/RW didorong mengurangi sampah dan mengoptimalkan bank sampah secara mandiri.
"Yang kita bangun bukan hanya kampung yang bersih, tetapi kampung yang masyarakatnya memiliki kesadaran dan sistem dalam mengelola sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah," tegas Maulana.
Insentif Rp 1 Miliar dan Apresiasi Nasional Jadi Modal
Meski nilai Adipura menurun, kinerja Pemkot Jambi di bidang persampahan sempat mendapat pengakuan. Pemerintah kota menerima insentif fiskal Rp 1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja daerah, termasuk aspek tata kelola sampah.
Di tingkat masyarakat, inovasi Bank Sampah dan TPS3R Dayung Habibah meraih penghargaan nasional lewat program Mekaar InspirAksi 2026. Capaian ini menjadi bukti bahwa partisipasi warga mulai terbentuk meski sistem secara keseluruhan masih perlu dibenahi.
Rapat koordinasi lintas OPD itu menjadi titik awal transformasi. Seluruh perangkat daerah kini memiliki target baru: memastikan sampah tidak lagi menumpuk di TPA, melainkan berputar di ekonomi warga.
