Komisi Eropa merekomendasikan penghapusan total perangkat Huawei dan ZTE dari jaringan telekomunikasi serta infrastruktur energi di seluruh negara anggota untuk menghindari risiko sabotase. Langkah ini memicu ketegangan diplomatik baru menyusul ancaman "pemadaman jarak jauh" pada sistem kelistrikan nasional yang menggunakan teknologi asal Tiongkok. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bagi arah keamanan siber global, termasuk potensi dampaknya terhadap rantai pasok teknologi di Asia.
Komisi Eropa kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap kehadiran vendor teknologi asal Tiongkok di wilayah tersebut. Awal pekan ini, badan eksekutif Uni Eropa tersebut mengeluarkan rekomendasi terbaru yang mendesak operator telekomunikasi lokal untuk segera mengeksklusi perangkat Huawei dan ZTE. Langkah ini menjadi fondasi bagi revisi Peraturan Keamanan Siber yang akan mewajibkan penghapusan vendor yang dikategorikan sebagai "pemasok berisiko tinggi".
Ancaman Pemadaman Listrik Nasional Secara Remot
Eskalasi kebijakan ini tidak lagi terbatas pada jaringan seluler 5G, melainkan merambah ke sektor energi terbarukan. Komisi Eropa berencana memblokir akses dana hibah bagi proyek energi yang menggunakan konverter atau inverter buatan Tiongkok. Kebijakan yang akan berlaku mulai 1 November mendatang ini didasari oleh temuan risiko keamanan yang fatal pada infrastruktur kelistrikan.
"Evaluasi risiko kami mengonfirmasi adanya ancaman, termasuk manipulasi parameter produksi listrik, gangguan pembangkitan listrik, hingga akses tidak sah ke data operasional," tulis pernyataan resmi Komisi Eropa. Secara teknis, celah keamanan ini memungkinkan pihak asing melakukan pemadaman listrik total (blackout) secara jarak jauh terhadap jaringan negara anggota.
Huawei saat ini merupakan salah satu pemain dominan dalam pasar inverter surya di Eropa, khususnya di Spanyol. Dengan regulasi baru ini, posisi Huawei di sektor energi hijau terancam tergeser oleh vendor lokal atau negara sekutu yang dianggap lebih aman secara geopolitik.
Dilema Spanyol dan Biaya Penggantian yang Fantastis
Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama di Spanyol. Wilayah otonom seperti Catalonia justru baru saja memperbarui kontrak senilai 127 juta Euro (sekitar Rp2,1 triliun) dengan XCAT yang menggunakan perangkat Huawei sebagai penyedia utama. Keputusan ini tetap diambil meski ada peringatan dari Uni Eropa dan keberatan dari operator besar seperti Telefónica dan Cellnex.
Ketergantungan Spanyol terhadap teknologi Tiongkok tergolong sangat tinggi. Hampir sepertiga dari jaringan 5G di negara tersebut masih mengandalkan infrastruktur Huawei. Estimasi biaya untuk melakukan penggantian total perangkat (rip and replace) di Spanyol diprediksi menelan biaya antara 400 juta hingga 1 miliar Euro (sekitar Rp6,8 triliun hingga Rp17 triliun).
Kondisi ini menciptakan jurang pemisah antara ambisi keamanan siber di tingkat regional dengan realitas anggaran di tingkat lokal. Bagi operator, melakukan perombakan infrastruktur di tengah jalan bukan sekadar urusan teknis, melainkan beban finansial yang sangat berat.
Efek Boomerang dan Pelajaran dari Swedia
Tiongkok tidak tinggal diam melihat tekanan yang terus meningkat dari Brussels. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan merugikan perdagangan bebas. Beijing telah memberikan sinyal kuat akan mengambil langkah balasan yang setimpal, meski belum memerinci bentuk counter-measures tersebut.
Kasus Swedia pada tahun 2020 menjadi pengingat pahit mengenai dampak perang dagang teknologi ini. Saat itu, Swedia melarang penggunaan perangkat telekomunikasi Tiongkok dengan alasan keamanan nasional. Keputusan tersebut awalnya diharapkan memberi ruang bagi Ericsson untuk mendominasi pasar domestik, namun dampaknya justru berbalik di pasar global.
Sebagai balasan, China Mobile mendepak Ericsson dari infrastruktur jaringan mereka di Tiongkok. Pangsa pasar Ericsson di Negeri Tirai Bambu terjun bebas dari 11 persen menjadi hanya 2 persen dalam waktu singkat. Uni Eropa kini berada di persimpangan jalan: mengamankan kedaulatan digital atau menghadapi risiko kehilangan akses ke pasar teknologi terbesar di dunia.
Perebutan Dominasi di Era 6G
Persaingan ini diyakini akan semakin memanas seiring pengembangan teknologi 6G yang sedang berlangsung. Uni Eropa menyadari bahwa penguasaan infrastruktur bukan sekadar masalah kecepatan internet, melainkan kendali geopolitik. Tiongkok saat ini dilaporkan sedang memacu pengembangan 6G untuk memastikan mereka tetap berada di depan dalam rantai pasok teknologi masa depan.
Bagi negara-negara di luar blok Eropa, termasuk Indonesia, dinamika ini menjadi studi kasus penting dalam menentukan mitra strategis pembangunan infrastruktur digital. Pilihan antara efisiensi biaya yang ditawarkan vendor Tiongkok dan jaminan keamanan siber dari standar Barat kini menjadi pertimbangan yang semakin kompleks bagi para pengambil kebijakan.
