JAMBI — PLN Indonesia Power menggandeng South Pole AG untuk mengembangkan aset karbon dari proyek Capacity Upgrade of Gunung Salak Geothermal Power Plant Project Indonesia. Penandatanganan Second Amendment to Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) menjadi dasar hukum bagi kedua perusahaan untuk mengelola dan menjual sertifikat pengurangan emisi dari pembangkit yang terletak di Jawa Barat tersebut.
Skema ini memungkinkan PLN IP memperoleh pendapatan tambahan dari sisi lingkungan, di luar penjualan listrik ke PT PLN (Persero). Nilai ekonomi tersebut muncul dari verifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Gunung Salak.
Potensi Pendapatan Baru di Luar Penjualan Listrik
Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyatakan pengembangan aset karbon adalah cara untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pembangkit energi terbarukan secara menyeluruh. Menurutnya, inisiatif ini tidak hanya mendorong kinerja aset pembangkit, tetapi juga membuka peluang nilai tambah dari aspek pengurangan emisi.
"Pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan energi yang lebih bersih, tetapi juga bagaimana setiap potensi pengurangan emisi dapat dikelola menjadi nilai tambah yang berkelanjutan," ujar Bernadus dalam keterangan resmi, Senin (7/9/2026).
Kerja sama ini diwakili langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN IP Julita Indah bersama Specialist Business Development Sustainable Technologies South Pole AG untuk Asia Tenggara, Fadri Mokolintad. Adapun South Pole merupakan pengembang proyek karbon global yang berpengalaman dalam memonetisasi proyek-proyek energi bersih di berbagai negara.
Dukungan Pemerintah di Tengah Dinamika Energi Global
Langkah korporasi ini sejalan dengan target pemerintah mempercepat transisi energi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan percepatan transisi energi menjadi prioritas di tengah dinamika geopolitik yang memengaruhi rantai pasok energi dunia.
"Dinamika geopolitik global menunjukkan bahwa ketersediaan energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Indonesia perlu terus mendorong kemandirian dan swasembada energi melalui peningkatan pasokan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih," jelas Yuliot.
Bagi investor dan pelaku industri, pengembangan aset karbon dari PLTP Gunung Salak menunjukkan adanya instrumen finansial baru di sektor energi Indonesia. Mekanisme ini berpotensi meningkatkan kelayakan ekonomi proyek panas bumi di masa depan, mengingat biaya eksplorasi awal yang tinggi sering menjadi hambatan utama pengembangan energi geothermal domestik.
PLTP Gunung Salak sendiri merupakan salah satu pembangkit panas bumi terbesar yang dioperasikan PLN IP. Dengan kapasitas terpasang mencapai 377 MW, pembangkit ini menjadi tulang punggung pasokan listrik bersih di sistem kelistrikan Jawa-Bali. Peningkatan kapasitas yang tengah dikerjakan diharapkan mampu menambah pasokan listrik hijau sekaligus memperbesar volume pengurangan emisi yang dapat dijual di pasar karbon.
