JAMBI — Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026 menjadi ujian serius bagi Provinsi Jambi. Data pemantauan satelit Aqua/Terra dan Suomi NPP menunjukkan 1.463 titik panas telah terdeteksi di provinsi ini sepanjang Januari hingga Juni, dengan total area terbakar seluas 137,72 hektare. Potensi penguatan fenomena El Niño disebut bakal memperparah kondisi kekeringan di lapangan.
Feri Irawan, Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SEKBER PSDH) Provinsi Jambi, mengingatkan bahwa pola kerja "menunggu api membesar" harus ditinggalkan. Ia menekankan bahwa pengendalian karhutla adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja.
"Karhutla bukan persoalan satu institusi. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama. Kunci kita adalah pencegahan, deteksi dini, dan pemadaman sedini mungkin ketika api masih kecil," ujar Feri, Senin (10/8/2026).
Konsentrasi Titik Panas: Tanjab Barat dan Muaro Jambi Jadi Zona Kritis
Distribusi titik panas tidak merata di 11 kabupaten/kota. Tanjung Jabung Barat mencatatkan jumlah tertinggi dengan 451 titik, disusul Muaro Jambi dengan 339 titik. Sarolangun berada di posisi ketiga dengan 199 titik, diikuti Merangin (138 titik) dan Tanjung Jabung Timur (99 titik).
Konsentrasi hotspot di kawasan pesisir timur ini selaras dengan peringatan SEKBER PSDH mengenai kerentanan ekosistem gambut. Wilayah Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur disebut sebagai titik rawan utama karena karakteristik gambut yang mudah kering dan sulit dipadamkan ketika terbakar.
Api di Bawah Permukaan: Kenapa Karhutla Gambut Lebih Berbahaya
Feri menjelaskan, kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda dengan kebakaran di lahan mineral. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat di bawah tanah melalui lapisan gambut yang kering. Kondisi ini membuat proses pemadaman jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama.
"Periode kering dapat mempercepat penyebaran api. Di gambut, api bisa merambat di bawah permukaan dan membutuhkan penanganan lebih intensif," jelasnya. Ia juga menyoroti kemunculan hotspot berulang di lokasi yang sama sebagai indikasi perlunya penelusuran sumber api dan peningkatan patroli.
81 Posko Siaga: Jangan Sampai Jadi Sekadar Tempat Kumpul
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 81 posko di wilayah rawan karhutla. Namun, keberadaan posko tersebut dinilai tidak cukup jika tidak difungsikan secara optimal. SEKBER PSDH menekankan bahwa posko harus menjadi pusat komando yang responsif, bukan sekadar simbol kesiapsiagaan.
"Posko jangan hanya menjadi tempat berkumpulnya personel. Posko harus menjadi pusat komando informasi dan respons cepat. Begitu ada indikasi kebakaran, informasi harus bergerak cepat dan petugas segera melakukan verifikasi lapangan," tegas Feri.
APHI: Perusahaan Siapkan Personel dan Peralatan, tapi Api Tak Kenal Batas Administrasi
Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Jambi, Taufik Qurochman, menyatakan perusahaan anggota APHI telah memperkuat kesiapsiagaan dengan meningkatkan personel, peralatan, patroli, sarana pemadaman, dan sistem deteksi dini. Namun, ia mengingatkan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan.
"Api tidak mengenal batas administrasi," kata Taufik. Koordinasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, TNI-Polri, BPBD, dan Manggala Agni menjadi kunci agar setiap kejadian dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.
Pelajaran dari 2024: Luas Kebakaran Melonjak Lebih dari 6 Kali Lipat
Data SEKBER PSDH menunjukkan tren peningkatan luas kebakaran yang signifikan. Pada 2023, luas kebakaran di Jambi tercatat sekitar 1.055 hektare. Angka ini melonjak drastis menjadi sekitar 6.797 hektare pada 2024.
Lonjakan tersebut menjadi bukti bahwa karhutla dapat berkembang menjadi bencana besar ketika pencegahan dan respons dini tidak berjalan maksimal. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, merusak tanaman dan habitat, mengganggu aktivitas ekonomi, hingga meningkatkan emisi karbon.
Menghadapi puncak kemarau tahun ini, SEKBER PSDH mendorong penguatan tiga lini pertahanan sekaligus: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Setiap hotspot yang terdeteksi satelit harus segera diverifikasi di lapangan, bukan berhenti sebagai angka dalam laporan.
