JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Jambi–Rengat Fase I, yang membentang sepanjang 67,45 kilometer dari Simpang Ness hingga Merlung. Hingga saat ini, pengadaan lahan baru selesai di sembilan desa. Enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Robert Eduard Sihotang, mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah diperkirakan rampung dalam waktu sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan lengkap. “Progres lahan masih 9 persen. Kami targetkan selesai sebelum konstruksi 2027,” ujarnya.
Target Gubernur: Belajar dari Tol Jambi–Palembang
Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kesiapan sejak dini. Ia membandingkan dengan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang yang sempat terkendala lahan. “Persiapan harus dilakukan dari sekarang, terutama pendataan lahan, sehingga pelaksanaan pembangunan pada 2027 nanti bisa berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.
Ia meminta semua pihak bekerja profesional dan sesuai ketentuan untuk mengantisipasi sengketa atau klaim lahan. Pemerintah, kata Al Haris, mengedepankan prinsip keadilan bagi warga terdampak. “Yang kita lakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sesuai hasil penilaian independen sehingga masyarakat juga merasakan manfaat pembangunan ini,” tegasnya.
Spesifikasi Proyek: 67,45 Km, Dua Simpang Susun, Empat Paket Pekerjaan
Tol Jambi–Rengat Fase I akan melintasi tiga kabupaten: Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Rute ini dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung. Proyek dibagi ke dalam empat paket pekerjaan, termasuk pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera mendata desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, dan data pemilik. Koordinasi antarinstansi diperkuat, mulai dari administrasi, perizinan, hingga persoalan kawasan hutan agar jadwal konstruksi tidak molor.
Mitigasi Lingkungan dan Sosial: Underpass, Overpass, Pemulihan Ekonomi
Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial. Pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, serta pembangunan underpass dan overpass untuk menjaga akses warga. Selain itu, program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak akan dijalankan bersama lembaga pendanaan. Masyarakat juga diberi ruang pengaduan dan konsultasi selama proses pembangunan berlangsung.
Al Haris optimistis tol ini akan memperlancar konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jambi. “Pembangunan jalan tol memberikan dampak besar bagi masyarakat,” ujarnya. Dengan target konstruksi 2027, semua pihak kini berfokus pada percepatan pengadaan lahan di sembilan desa yang tersisa.
