JAKARTA — Strategi diplomasi kelapa sawit Indonesia dinilai perlu bertransformasi menjadi alat intelijen pasar (market intelligence) yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah lahirnya kebijakan asing yang merugikan industri sawit nasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayung di Jakarta, Senin.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional," ujar Tungkot dalam keterangannya.
Diversifikasi Pasar Kurangi Ketergantungan pada Uni Eropa
Menurut Tungkot, langkah diversifikasi pasar ekspor yang telah dijalankan pemerintah selama ini mulai membuahkan hasil. Pangsa ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan Uni Eropa kini hanya tersisa 8 hingga 10 persen.
"Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa," katanya. Saat ini, produk sawit Indonesia telah menembus pasar India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Afrika, hingga Amerika Utara.
BPDP Gencarkan Diplomasi dan Kampanye Positif
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit di level internasional. Program yang dijalankan melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam berbagai inisiatif strategis.
Upaya tersebut mencakup penguatan hubungan dengan negara-negara importir utama, partisipasi dalam misi dagang, serta litigasi dan advokasi terhadap kebijakan diskriminatif. Kampanye positif melalui media internasional dan dukungan penyelenggaraan forum sawit global juga terus digalakkan.
Standar Keberlanjutan yang Diskriminatif
Kepala Pusat SEAFAST Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menambahkan bahwa diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis. Sebab, berbagai hambatan perdagangan terus bermunculan, terutama terkait penerapan standar keberlanjutan yang dinilai diskriminatif.
"Contohnya kenapa kok hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi, baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal minyak kedelai produsennya Brasil dan mereka masih melakukan deforestasi. Tapi, itu enggak diberlakukan (aturan tersebut)," ujarnya.
Pembenahan Tata Kelola di Dalam Negeri Tetap Kunci
Meski demikian, Puspo Edi menegaskan bahwa penguatan diplomasi internasional harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola industri sawit di dalam negeri. Menurutnya, peningkatan daya saing akan lebih kuat jika didukung praktik produksi yang memenuhi prinsip keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial.
"Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya," katanya. Perbaikan kualitas produk dan proses produksi dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap sawit Indonesia.
