JAMBI — Penyerahan aset tanah untuk calon markas Kodam itu dilakukan sesuai usulan Korem 042/Garuda Putih dan disaksikan langsung oleh Pangdam II/Sriwijaya. Gubernur Al Haris menargetkan institusi militer baru tersebut sudah bisa beroperasi pada tahun 2027.
Menurut Al Haris, Jambi selama ini tak pernah benar-benar lepas dari ancaman karhutla setiap musim kemarau. Dampaknya, kata dia, bukan sekadar persoalan asap, melainkan mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas kesehatan, hingga memperlambat roda ekonomi daerah.
"Kadang sebuah daerah tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, atau gedung megah. Ada kalanya sebuah daerah juga membutuhkan rasa aman yang kuat, kesiapsiagaan yang cepat, dan dukungan pertahanan yang benar-benar dekat dengan masyarakat," ujar Al Haris dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Ia menegaskan, kehadiran Kodam nantinya diharapkan menjadi bagian dari kekuatan cepat dalam penanganan berbagai persoalan di daerah, termasuk bencana alam dan konflik sosial. "Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sendiri. Kolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah pusat, hingga masyarakat harus terus diperkuat," tambahnya.
Al Haris mengaku melihat sendiri bagaimana personel TNI selama ini aktif turun ke lapangan saat karhutla terjadi dan bencana datang. "Mereka ikut bergerak. Bahkan dalam banyak kegiatan sosial, TNI sering hadir tanpa banyak bicara, langsung bekerja membantu masyarakat," katanya.
Pemprov Jambi menilai, memiliki institusi militer yang lebih dekat secara geografis akan mempercepat respons terhadap kondisi darurat. Selama ini, Jambi berada di bawah koordinasi Kodam II/Sriwijaya yang bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan.
Selain aspek keamanan dan kebencanaan, Gubernur Al Haris juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari pendirian Kodam. Menurutnya, keberadaan institusi besar seperti Kodam akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, menciptakan pertumbuhan baru, dan membuka peluang usaha baru.
"Namun yang paling penting, masyarakat harus memahami bahwa pembangunan seperti ini bukan soal gagah-gagahan daerah memiliki Kodam. Bukan itu esensinya. Yang paling utama adalah bagaimana negara bisa semakin cepat hadir membantu rakyat ketika situasi membutuhkan," tegasnya.
Al Haris menambahkan, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mempersiapkan diri sebelum persoalan muncul. "Kadang kita baru sadar pentingnya kesiapan ketika musibah sudah datang," ujarnya.
Penyerahan aset tanah ini menjadi langkah awal dari serangkaian proses yang masih harus dilalui hingga target peresmian pada 2027 mendatang. Pemprov Jambi menyatakan siap mendukung penuh realisasi rencana tersebut.