JAMBI — Para petani sawit di Jambi mulai merasakan dampak langsung dari perubahan aturan ekspor CPO. Kebijakan yang mewajibkan ekspor melalui bursa DSI dinilai membuat rantai perdagangan lebih panjang dan menekan harga di tingkat kebun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah kelompok tani di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari, harga TBS turun antara Rp 150 hingga Rp 300 per kilogram dalam sepekan terakhir. Sebelum kebijakan ini berlaku, harga TBS masih bertahan di kisaran Rp 2.500 per kilogram.
Penurunan ini terjadi secara merata di seluruh sentra sawit di provinsi tersebut. Petani mengeluhkan bahwa biaya produksi dan transportasi tidak sebanding dengan harga jual yang terus merosot.
Kebijakan ekspor CPO melalui bursa DSI merupakan skema baru yang diterapkan Kementerian Perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan transparansi harga acuan sawit nasional. Namun, petani di Jambi menilai kebijakan ini justru merugikan mereka di lapangan.
“Kami tidak diajak bicara soal skema ini. Yang tahu persis soal bursa DSI itu hanya perusahaan besar. Petani kecil seperti kami hanya menerima dampaknya, yaitu harga anjlok,” ujar seorang pengurus kelompok tani di Muaro Jambi, Senin lalu.
Selain faktor kebijakan ekspor, petani juga menyoroti potongan biaya transportasi dan sortasi yang ditetapkan pabrik kelapa sawit (PKS). Dalam kondisi harga sedang turun, potongan-potongan tersebut membuat pendapatan petani semakin tipis.
Sejumlah petani di Kabupaten Batanghari bahkan memilih menunda panen karena harga dinilai tidak ekonomis. Mereka berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang implementasi bursa DSI.
Para petani mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk turun tangan. Mereka meminta agar Pemprov mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait keluhan di lapangan.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat di Jakarta tidak mempertimbangkan nasib petani di daerah. Jambi adalah salah satu provinsi penghasil sawit terbesar. Kami minta ada evaluasi,” kata seorang perwakilan petani.