JAMBI — Lingkaran terdekat Raffi Ahmad, presenter yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, terus meluas ke institusi negara. Dalam setahun terakhir, setidaknya lima orang dari keluarga dan staf pribadinya menduduki jabatan publik—mulai dari legislatif daerah hingga dewan komisaris perusahaan pelat merah.
Fenomena ini menyedot perhatian warganet setelah nama Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi, tercantum dalam struktur komisaris PT Krakatau Posco. Perusahaan itu merupakan pabrik baja terpadu yang menggunakan teknologi blast furnace pertama di Indonesia, hasil patungan Krakatau Steel dengan Posco asal Korea Selatan.
Jejak Kekuasaan Keluarga Andara
Berikut daftar figur di lingkaran Raffi Ahmad yang kini mengisi posisi strategis:
- Raffi Ahmad – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dilantik 22 Oktober 2024.
- Nisya Ahmad – Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029, masuk melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PAN.
- Jeje Govinda (Ritchie Ismail) – Bupati Bandung Barat, dilantik 20 Februari 2025.
- Barry Tamrin (Barry Kamil Taminono) – Komisaris Independen PT Sarinah, ditunjuk melalui RUPSLB pada 14 Mei 2025.
- Mufli Budi Ananda – Komisaris PT Krakatau Posco.
Barry Tamrin merupakan adik ipar Nagita Slavina, sementara Jeje Govinda adalah suami dari adik kandung Raffi, Syahnaz Sadiqah. Nisya Ahmad adalah adik kandung Raffi sendiri.
Kontroversi Latar Belakang Sang Aspri
Di antara semua nama, Mufli Budi Ananda menjadi yang paling disorot. Publik mempertanyakan kesesuaian kualifikasinya untuk mengawasi operasional perusahaan baja patungan senilai miliaran dolar tersebut.
Berdasarkan data yang beredar, Mufli merupakan lulusan Diploma Tiga (D3) Teknik Listrik dari Politeknik Bunda Kandung. Ia sempat dua kali mendaftar di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) pada 2017 dan 2018, namun tidak menyelesaikan studi dan memilih mengundurkan diri.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari manajemen Krakatau Steel maupun Kementerian BUMN mengenai proses seleksi dan standar yang digunakan dalam penunjukan Mufli. Nama dan fotonya memang sudah terpampang di bagan struktural situs korporasi PT Krakatau Posco, namun klarifikasi publik masih nihil.
Fenomena ini membuka kembali diskusi tentang meritokrasi di tubuh BUMN, terutama untuk posisi komisaris yang seharusnya mengutamakan kompetensi di atas kedekatan personal. Dengan portofolio Krakatau Posco yang mencakup produksi baja hulu untuk infrastruktur nasional, sorotan terhadap kualitas pengawasannya menjadi konsekuensi yang wajar.
