JAMBI — Kasus dugaan korupsi yang menyeret delapan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi mendapat sorotan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk tamparan keras bagi pemerintah pusat yang tengah gencar mendorong tata kelola birokrasi bersih.
KPK Masuk, Delapan Pejabat Jadi Tersangka
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap, gratifikasi, dan pungutan liar di sejumlah kantor imigrasi. Yusril menegaskan pemerintah tidak akan melindungi para pelaku dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
"Ini tamparan keras bagi kita semua. Saya minta KPK bekerja tanpa tekanan, dan pemerintah akan mendukung sepenuhnya," ujar Yusril dalam keterangannya, kemarin.
Modus Pungli dan Suap di Layanan Publik
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi di Ditjen Imigrasi terjadi dalam bentuk pemerasan terhadap pemohon paspor dan visa. Sejumlah pejabat diduga menerima uang dari calo untuk mempercepat proses administrasi yang seharusnya gratis atau sesuai tarif resmi.
Yusril mengakui bahwa praktik seperti ini telah lama menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta jajarannya untuk segera melakukan audit internal dan memperbaiki sistem layanan agar tidak ada celah bagi oknum untuk bermain.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik dan Birokrasi
Kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi yang menjadi garda terdepan pelayanan publik dan penegakan hukum. Yusril menekankan bahwa perbaikan sistem harus segera dilakukan, termasuk pengawasan elektronik dan rotasi pejabat secara berkala.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Harus ada pencegahan sistemik. Ini pelajaran berharga agar tidak terulang di kementerian lain," tambahnya.
Komitmen Pemerintah: Dukung KPK Tanpa Intervensi
Pemerintah pusat melalui Kemenko Kumham berjanji tidak akan menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK. Yusril memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi dari lembaga antirasuah akan ditindaklanjuti secara serius.
Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan citra birokrasi yang sempat tercoreng. Publik kini menanti tindak lanjut dari KPK, termasuk pengembangan kasus ke level yang lebih tinggi jika ditemukan keterlibatan pihak lain.
