JAMBI — Pembentukan lembaga baru yang akan mengawasi ekspor komoditas strategis ini tengah menjadi perhatian serius para pelaku pasar. Kiwoom Sekuritas, dalam riset terbarunya, menyebutkan bahwa pasar masih bisa beradaptasi jika peran PT DSI terbatas pada pusat kliring administratif dan pemantauan arus devisa hasil ekspor (DHE).
Namun, kekhawatiran berubah menjadi alarm ketika peran lembaga ini melebar. Jika PT DSI menjadi instrumen yang terlalu dominan dalam menentukan harga, memilih pembeli, hingga mengatur sistem pembayaran kontrak komoditas, investor global bisa menganggap Indonesia bergerak ke arah nasionalisme sumber daya yang berlebihan.
Risiko Bottleneck dan Efisiensi Pasar
Kiwoom Sekuritas menekankan bahwa pelaku pasar tidak hanya menilai niat baik di balik sebuah kebijakan, tetapi juga efisiensi eksekusinya. Mereka memperingatkan agar kebijakan baru ini tidak justru menciptakan hambatan atau bottleneck baru yang mengganggu iklim usaha.
Dalam situasi nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, menjaga kepercayaan investor asing dinilai sama krusialnya dengan upaya menjaga cadangan devisa negara. Kebijakan yang terlalu restriktif dikhawatirkan akan membuat investor memilih mengalihkan modalnya ke pasar negara lain yang lebih terbuka dan stabil.
Pemerintah Bidik Transparansi dan Daya Tawar
Di sisi lain, pemerintah merancang PT DSI untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Tujuan utamanya adalah menekan praktik under-invoicing atau manipulasi harga ekspor yang merugikan penerimaan negara. Selain itu, lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar komoditas global, agar posisi Indonesia tidak sekadar menjadi pemasok bahan mentah tanpa kendali atas nilai jualnya.
Beberapa sasaran strategis pembentukan PT DSI meliputi peningkatan transparansi transaksi ekspor, meminimalkan potensi kerugian negara, memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global, serta menjaga stabilitas pasokan komoditas untuk industri dalam negeri.
Belajar dari Malaysia
Strategi pengendalian ekspor ini bukan hal baru. Malaysia, misalnya, memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap industri minyak kelapa sawit melalui lembaga khusus dan berbagai instrumen kebijakan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuannya serupa, pendekatan setiap negara berbeda tergantung fokus ekonominya.
Pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan: antara memperkuat kedaulatan sumber daya alam dan menjaga iklim investasi yang kondusif. Langkah PT DSI ke depan akan menjadi ujian apakah Indonesia mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan kepercayaan pasar.
