JAMBI — Laporan Harian Siaga Darurat Karhutla Provinsi Jambi per 23 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB menunjukkan akumulasi titik panas yang mengkhawatirkan. Dari total 3.632 hotspot yang terpantau sejak awal tahun, tiga kabupaten menyumbang hampir 60 persen dari seluruh kejadian.
Sarolangun mencatatkan jumlah titik panas tertinggi dengan 759 kejadian, disusul Tanjung Jabung Barat 719 titik, dan Muaro Jambi 710 titik. Namun, data luas lahan terbakar justru menempatkan Muaro Jambi di posisi teratas dengan estimasi 264,78 hektare, jauh melampaui Sarolangun yang hanya 143,61 hektare.
Ketimpangan antara jumlah hotspot dan luas lahan terbakar menjadi perhatian serius. Sarolangun yang memiliki titik panas terbanyak ternyata luas lahannya yang terbakar lebih kecil dibanding Muaro Jambi, yang mencatatkan 264,78 hektare.
Wilayah lain yang ikut terdampak adalah Batanghari dengan 95,53 hektare, Tanjung Jabung Barat 58,10 hektare, dan Merangin 43,61 hektare. Sisanya tersebar di Tebo 39,26 hektare, Tanjung Jabung Timur 32,71 hektare, serta Bungo 14 hektare.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai data tersebut menunjukkan ukuran keberhasilan penanganan tidak bisa hanya berpatokan pada jumlah titik panas. Menurutnya, yang lebih penting adalah menekan luas kebakaran dan mempercepat waktu respons di lapangan.
Dampak karhutla mulai dirasakan warga. Berdasarkan pembaruan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada 23 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, Muaro Jambi mencatat angka 113 untuk parameter PM2.5 atau masuk kategori tidak sehat. Kota Jambi berada di level sedang dengan ISPU 73, sementara Tanjung Jabung Timur 55 dan Tebo masih dalam kategori baik.
Ivan mengingatkan bahwa kondisi ini bukan lagi persoalan lingkungan semata, melainkan sudah menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah masuk dalam skenario mitigasi untuk melindungi anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Kesiapan armada udara menjadi titik rawan. Dalam laporan operasi 23 Agustus, dua helikopter water bombing tercatat tidak terbang. Satu di antaranya tidak beroperasi selama tujuh hari berturut-turut, sementara yang lain mengalami gangguan teknis atau unserviceable.
Ivan meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB untuk menyiapkan rencana cadangan. Ia menegaskan bahwa ketika eskalasi karhutla meningkat sementara kemampuan armada berkurang, permintaan tambahan dukungan tidak boleh terlambat dilakukan.
Dari aspek penegakan hukum, laporan mencatat 62 kasus karhutla yang ditangani. Sebanyak 55 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan tujuh kasus lainnya naik ke penyidikan dengan delapan orang ditetapkan sebagai tersangka.
Ivan mendukung langkah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Namun, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan paralel dengan upaya pencegahan dan percepatan pemadaman di lapangan.
Ia juga menyoroti strategi penanganan yang dinilai masih terlalu merata. Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi semestinya mendapat prioritas khusus dalam hal patroli, personel, sumber air, hingga dukungan perusahaan, mengingat tekanan di tiga wilayah tersebut paling tinggi.