JAMBI — Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Siti Is Susyloningtyas, membeberkan data tersebut dalam sosialisasi pembaruan data kepesertaan bersama Pemerintah Kota Jambi dan seluruh lurah. Dari total penduduk Kota Jambi yang mencapai 659.720 jiwa, masih ada ribuan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Jambi, Fahmi, menegaskan bahwa pembaruan data, khususnya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), akan dilakukan setiap bulan. Data dari pemerintah pusat akan diteruskan hingga tingkat kelurahan dan RT agar masyarakat bisa mengetahui status kepesertaannya masing-masing.
Fahmi mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu sakit untuk mengurus keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, status nonaktif bisa diketahui jauh-jauh hari sehingga warga masih punya waktu untuk mengurus pengaktifan sebelum membutuhkan layanan kesehatan.
"Jauh-jauh hari bisa diurus untuk pengaktifannya sebelum yang bersangkutan sakit atau keluarganya mengalami sakit," ujar Fahmi.
Ia menjelaskan, peserta PBI yang tidak lagi aktif akan diverifikasi ulang. Jika masih memenuhi kriteria penerima bantuan, kepesertaannya bisa diaktifkan kembali. Sebaliknya, peserta yang berdasarkan pemutakhiran data dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dihentikan kepesertaannya.
Pemutakhiran data kini semakin detail dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar verifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kalau mampu tentu tidak lagi menerima," katanya.
Pembaruan data setiap bulan diharapkan mampu mendeteksi perubahan status kepesertaan lebih awal. Dengan begitu, masyarakat tidak akan kesulitan mengurus kepesertaan ketika tiba-tiba membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas medis.
Warga yang menemukan status kepesertaannya nonaktif disarankan segera menghubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau perangkat kelurahan dan RT setempat. Petugas akan membantu memverifikasi apakah yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran.
Bagi warga yang belum terdaftar sama sekali, pemerintah mengimbau untuk segera mendaftar melalui aplikasi atau kantor BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, terutama di tengah biaya layanan medis yang terus meningkat.