JAMBI — Keputusan ini lahir dari rapat koordinasi perunggasan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (11/8). Amran sengaja memindahkan forum tersebut ke luar Jakarta setelah mendengar adanya gelombang protes dari peternak di sejumlah daerah.
"Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Di sisi hulu, pemerintah berkomitmen menekan harga pakan agar tidak membebani operasional peternak. Amran menegaskan tidak ada ruang bagi spekulan untuk mengambil keuntungan di tengah situasi sulit ini.
"HPP untuk harga telur kita jaga, tetapi harga pakan juga harus kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu kita sudah sepakat semua," tegasnya.
Namun, biaya produksi yang terkendali tidak akan berarti apa-apa jika hasil panen telur tidak terserap pasar dengan harga wajar. Karena itu, pemerintah memastikan sisi hilir juga bergerak.
Instruksi tegas kini ditujukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG. Seluruh unit diwajibkan menyerap telur dari peternak lokal sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia," kata Amran.
Kebijakan ini dirancang untuk memberi kepastian pasar bagi peternak rakyat sekaligus memperkuat rantai pasok protein hewani nasional. Dengan begitu, usaha kecil di sektor perunggasan memiliki ruang bernapas untuk tetap berproduksi.
Pemerintah tidak berhenti pada kewajiban serapan. Amran mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan porsi telur dalam menu MBG, dari sekali menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan.
"Insyaallah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN," paparnya.
Perluasan konsumsi ini memiliki efek ganda. Di satu sisi, kebutuhan gizi anak sekolah terpenuhi lebih optimal; di sisi lain, permintaan telur meningkat dan memberikan kepastian pendapatan bagi peternak.
Langkah respons cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan persoalan peternak sebagai prioritas. Dengan kombinasi penahanan harga pakan dan jaminan serapan, diharapkan gejolak di sektor perunggasan dapat mereda dan peternak kembali fokus pada produktivitas.