JAMBI — Debit Sungai Batanghari terus menurun drastis memasuki puncak kemarau yang berlangsung sejak akhir Juli 2026. Berdasarkan pemantauan lingkungan yang membandingkan data 2024–2026, penyusutan tahun ini terjadi lebih awal dan lebih parah dibanding perkiraan sebelumnya. Akibatnya, masyarakat di Kota Jambi, Muaro Jambi, hingga Kabupaten Batang Hari mulai merasakan krisis air bersih, kematian ikan keramba, dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di sejumlah lokasi, hamparan pasir seluas sekitar lima hektare kini terlihat jelas. Meski masih lebih kecil dibandingkan tahun 2025 yang sempat mencapai sepuluh hektare, potensi perluasan tetap terbuka karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga Oktober. Provinsi Jambi telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan mendirikan 81 posko terpadu untuk mengantisipasi kebakaran.
Sektor perikanan menjadi salah satu yang paling terdampak. Tercatat produksi ikan keramba di Muaro Jambi turun sekitar 30 persen akibat menurunnya kadar oksigen di dalam air. Selain itu, sejumlah sumur warga mengalami penyusutan debit dan kualitas air menurun drastis, sehingga tidak layak dikonsumsi. Aktivitas transportasi sungai juga mulai terganggu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai kejadian musiman semata. “Penyusutan Sungai Batanghari sudah menunjukkan pola yang berulang dari tahun ke tahun. Ini merupakan sinyal bahwa kita menghadapi tantangan yang bersifat struktural sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang lebih terintegrasi, bukan hanya penanganan saat kondisi sudah memburuk,” katanya.
Menurut Ivan, Sungai Batanghari merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Jambi. “Batanghari bukan hanya sumber air, tetapi juga penopang ekonomi, perikanan, transportasi, dan keseimbangan lingkungan. Ketika debit sungai turun drastis, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk segera memperkuat langkah mitigasi. Ivan merinci sejumlah prioritas: menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, memperkuat patroli dan pengendalian karhutla, memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan keramba, melakukan pemantauan debit sungai secara real time, serta mempercepat rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari.
Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan sistem pengelolaan Sungai Batanghari yang terintegrasi. Tujuannya meningkatkan ketahanan air, menjaga ekosistem, dan mengurangi dampak perubahan iklim di masa mendatang. “Kita tidak cukup hanya merespons ketika sungai sudah surut. Yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang melalui rehabilitasi DAS, konservasi kawasan hulu, pembangunan embung, penguatan sistem peringatan dini, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” tegas Ivan.
Ia berharap langkah antisipatif tersebut mampu menjaga keberlanjutan Sungai Batanghari sebagai sumber kehidupan masyarakat Jambi sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim.