JAKARTA — Keberhasilan diplomasi sawit Indonesia tidak lagi semata diukur dari kemampuan menyelesaikan sengketa dagang di meja perundingan. Ukuran utamanya kini bergeser pada efektivitas mencegah lahirnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional sejak tahap perumusan.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence," ujar Tungkot Sipayung.
Upaya diplomasi yang telah dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil positif, terutama lewat strategi diversifikasi pasar ekspor. Strategi ini dinilai berhasil menekan ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya Uni Eropa.
Saat ini, ekspor minyak sawit asal Indonesia telah menyebar ke India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara di Afrika, hingga Amerika Utara. "Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8 - 10 persen. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa," kata Tungkot.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit di tingkat internasional. Berbagai program melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Inisiatif yang dijalankan mencakup penguatan hubungan dengan negara-negara importir utama, partisipasi dalam misi dagang, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan diskriminatif, kampanye positif melalui media internasional, hingga dukungan penyelenggaraan forum dan konferensi sawit berskala global.
Kepala Pusat SEAFAST Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menambahkan diplomasi sawit masih menjadi kebutuhan strategis karena hambatan perdagangan terus bermunculan. Ia menyoroti penerapan standar keberlanjutan di sejumlah negara yang kerap diskriminatif terhadap kelapa sawit dibandingkan minyak nabati lain.
"Contohnya kenapa kok hanya minyak sawit yang harus sustainable, harus tidak boleh ada deforestasi, baru boleh masuk pasar Eropa? Padahal kalau misalnya dipikir minyak kedelai itu produsennya Brasil dan mereka masih melakukan deforestasi. Tapi, itu enggak diberlakukan (aturan tersebut)," ujar Puspo Edi.
Meski diplomasi eksternal digencarkan, Puspo Edi menegaskan penguatan internasional harus berjalan seiring pembenahan tata kelola industri sawit di dalam negeri. Peningkatan daya saing akan lebih kuat apabila didukung praktik produksi yang memenuhi prinsip keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial.
"Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya," katanya. Perbaikan kualitas produk dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap sawit Indonesia.