MUARO JAMBI — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi memulai langkah percepatan proyek pelebaran jalan jalur dua yang membentang dari Simpang Mendalo hingga batas Kota Jambi. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi pada Kamis, 7 Mei 2026.
Ruas jalan ini memiliki peran krusial karena menjadi titik temu antara arus kendaraan dari Exit Tol Pijoan dengan Jalan Lintas Timur Sumatera. Selain menjadi urat nadi distribusi barang menuju Riau dan Sumatera Barat, jalur tersebut merupakan akses utama menuju kawasan pendidikan tinggi di Provinsi Jambi.
Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, merinci bahwa penanganan jalan akan dibagi ke dalam beberapa segmen utama. Untuk ruas Batas Kota Jambi menuju Simpang Rimbo, pengerjaan mencakup panjang 2,26 kilometer dengan lebar jalan eksisting saat ini sekitar tujuh meter.
Segmen terpanjang mencapai 7,80 kilometer yang akan menyambungkan akses hingga ke wilayah Mendalo. Sementara itu, terdapat penanganan khusus sepanjang 0,30 kilometer pada ruas Batas Kota Jambi menuju Simpang Tiga Mendalo Darat untuk mengoptimalkan kelancaran arus kendaraan di persimpangan padat.
Proyek ini diproyeksikan mengubah wajah jalan nasional yang semula sempit menjadi jalur ganda yang lebih representatif. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi lonjakan volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya di gerbang masuk kabupaten tersebut.
Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Edi Benny Cahyono, mengungkapkan bahwa kawasan Mendalo hingga batas kota selama ini menjadi rapor merah titik kemacetan. Kepadatan paling parah rutin terjadi di depan gerbang utama Universitas Jambi (UNJA) dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
“Kemacetan luar biasa sering terjadi terutama saat jam keberangkatan kuliah dan momen wisuda. Selain itu, perlambatan truk angkutan barang di Simpang Sungai Duren juga kerap memicu antrean panjang,” ujar Edi Benny dalam rapat tersebut.
Selain masalah kepadatan, aspek keselamatan menjadi alasan utama urgensi pelebaran jalan ini. Tingginya aktivitas mahasiswa yang bercampur dengan truk angkutan batu bara dan logistik bertonase besar menjadikan ruas Mendalo sebagai kawasan rawan kecelakaan lalu lintas.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menyatakan pemerintah daerah siap pasang badan untuk menjamin kelancaran pembebasan lahan. Pihaknya menyadari bahwa kendala utama proyek infrastruktur sering kali tertahan pada proses ganti rugi dan penolakan warga.
“Pada tahun 2021 ke 2022 banyak yang menolak. Namun seiring perkembangan zaman banyak jumlah kendaraan, Pemda siap sosialisasi. Kalau sekadar pagar, Pemda siap ganti. Tapi kalau sudah bangunan ruko, harus kita bicarakan. Intinya Pemkab Muaro Jambi sangat mendukung,” tegas Bambang.
Pemerintah kabupaten akan segera menerjunkan tim untuk melakukan pendekatan kepada pemilik bangunan di sepanjang jalur terdampak. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat target pengerjaan fisik agar konektivitas antara jalan tol dan jalan nasional di Jambi segera terintegrasi sempurna.