JAMBI — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) menegaskan bahwa program percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan mengorbankan prosedur standar yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan, mulai dari penyiapan lahan hingga pengelolaan operasional, disebutkan tetap mengikuti koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Pemerintah menargetkan lembaga pendidikan ini dapat mulai beroperasi pada tahun 2026 untuk menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Skema Percepatan Tanpa Meninggalkan Regulasi
Wamensos menyampaikan bahwa upaya percepatan dilakukan dengan memadatkan jadwal, bukan dengan menghilangkan tahapan krusial seperti analisis dampak lingkungan atau proses pengadaan tanah. “Setiap langkah tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan. Ini soal efisiensi waktu, bukan pelanggaran prosedur,” ujarnya dalam keterangan resmi kemarin.
Pemerintah menyadari urgensi penyediaan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling bawah. Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pendidikan gratis dan terintegrasi, mencakup kebutuhan gizi serta pendampingan psikososial bagi siswa. Target operasional 2026 disebut cukup realistis jika seluruh pemangku kepentingan bergerak simultan.
Penyiapan Lahan dan Skema Pembiayaan
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan lahan di berbagai daerah. Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aset tanah milik negara atau daerah yang bisa digunakan. Jika tidak tersedia, skema pembelian atau hibah lahan akan ditempuh dengan tetap mengacu pada aturan pengelolaan barang milik negara.
Dari sisi pembiayaan, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat akan dialokasikan melalui mekanisme APBN dan APBD. Pemerintah juga membuka peluang kemitraan dengan swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, Wamensos menekankan bahwa standar mutu pendidikan dan pelayanan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Konsekuensi Jika Target 2026 Terealisasi
Jika berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen baru dalam upaya pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi. Model pendidikan ini menyasar anak-anak yang selama ini tidak tersentuh sistem formal karena kendala biaya dan akses. Keberhasilan program ini dinilai akan mengurangi angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini masih cukup tinggi di daerah tertinggal.
Namun, pengamat pendidikan mengingatkan bahwa percepatan harus diimbangi dengan kesiapan tenaga pengajar dan kurikulum yang relevan. Tanpa itu, kata mereka, target fisik pembangunan gedung sekolah hanya akan menjadi proyek infrastruktur tanpa dampak sosial yang signifikan. Pemerintah diharapkan segera merilis peta jalan (roadmap) detail program ini dalam waktu dekat.
