JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa persoalan geng motor tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum. Dalam rapat yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, ia meminta Dinas Pendidikan segera mendata seluruh pelajar yang terlibat dalam kelompok geng motor.
“Kita menolak keberadaan geng bermotor. Sebagian besar mereka ini masih anak sekolah. Saya minta Dinas Pendidikan mendata seluruh anak-anak geng bermotor yang ada di Jambi,” ujar Al Haris dalam sambutannya.
Pembinaan Melalui Sekolah Rakyat untuk Anak Broken Home
Menurut Gubernur, data tersebut akan menjadi dasar untuk membina para remaja melalui program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk mengembalikan mereka ke jalur pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baik.
Al Haris mengungkapkan bahwa salah satu akar masalah terbentuknya geng motor adalah kondisi keluarga yang tidak utuh atau broken home. “Kemarin kita sudah ada yang kita masukkan ke sekolah rakyat, anak ini bapaknya di penjara karena awalnya broken home mereka ini. Artinya adalah kalau anak-anak ini dijamin kehidupannya, diawasi, dididik kembali,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa di Sekolah Rakyat, anak-anak yang sebelumnya kesulitan mendapatkan makanan dan pengawasan di rumah akan difasilitasi kebutuhan dasarnya. “Nanti kita minta mereka sekolah di sana, yang tadinya di rumah kurang tersedia makanan, yang mungkin broken home, makan susah,” ungkap Al Haris.
Kapolda Jambi: Butuh Payung Hukum dan Saluran Energi Positif
Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Polisi Krisno Halomoan Siregar menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah untuk memperkuat komitmen bersama. Ia menekankan pentingnya mencari solusi di luar penegakan hukum, seperti menyalurkan energi besar para remaja ke kegiatan positif.
“Yang paling nyata itu adalah bagaimana bisa menyalurkan energi besar dalam diri mereka ini menjadi hal yang positif,” kata Kapolda. Ia juga mengakui bahwa langkah hukum tetap harus memiliki payung hukum yang jelas.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polda Jambi. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.
Kajati Jambi: Keamanan Jalan Raya Adalah Hak Warga Negara
Dalam forum tersebut, Kajati Sugeng Hariadi menekankan bahwa keamanan berkendara dan ketenangan di jalan raya merupakan hak mendasar setiap warga negara. Ia mengingatkan bahwa hak tersebut mulai terusik akibat aksi geng motor yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di ruang publik.
“Forum ini bukan sekadar agenda seremonial atau pertemuan rutin belaka melainkan sebuah manivestasi nyata dari kepedulian, tanggung jawab dan komitmen kolektif kita bersama,” ujar Sugeng.
Deklarasi bersama yang dihasilkan dalam rapat ini menyatakan penolakan terhadap segala aktivitas geng motor di Provinsi Jambi. Rakor tersebut dihadiri oleh para bupati dan wali kota, perwakilan TNI, tokoh agama, akademisi, serta dinas dan instansi terkait.
