SAROLANGUN — Realisasi pendapatan daerah Pemkab Sarolangun hingga Juli 2026 masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dari total realisasi Rp381,76 miliar, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp316,09 miliar.
PAD Sarolangun Baru Rp35,8 Miliar, Dari Mana Sumbernya?
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sarolangun per Juli 2026 tercatat Rp35,80 miliar. Angka ini masih jauh dari potensi yang bisa digali dari sektor pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Selain TKDD dan PAD, terdapat pos Pendapatan Lainnya senilai Rp29,87 miliar yang turut menyumbang total realisasi. Gabungan ketiga komponen ini membentuk total pendapatan yang telah terealisasi selama tujuh bulan pertama tahun anggaran berjalan.
Anggaran Turun Hampir 13 Persen, Apa Dampaknya?
Pemkab Sarolangun menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp1.184,80 miliar pada APBD 2026. Angka ini menyusut 12,97 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Penurunan ini berpotensi mempengaruhi belanja daerah, termasuk alokasi untuk infrastruktur dan pelayanan publik.
Dengan realisasi yang baru mencapai sekitar sepertiga dari target di pertengahan tahun, pemerintah daerah perlu menggenjot penerimaan dari sektor pajak dan retribusi agar defisit tidak melebar hingga akhir tahun.
Transfer Pusat Masih Jadi Andalan Utama
Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih menjadi ciri khas APBD Sarolangun. Dari total realisasi Rp381,76 miliar, porsi TKDD mencapai 82,8 persen. Artinya, hampir seluruh kegiatan pembangunan dan operasional pemerintah daerah masih bergantung pada kebijakan fiskal nasional.
PAD yang hanya menyumbang 9,4 persen dari total realisasi menunjukkan perlunya percepatan reformasi pajak daerah dan optimalisasi BUMD. Tanpa peningkatan PAD, ruang fiskal Pemkab Sarolangun untuk membiayai program unggulan akan terus terbatas.
