JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak ada lagi sektor yang tertinggal dalam implementasi bahan bakar nabati B50. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan kesiapan tersebut sudah matang, mulai dari alat berat di pertambangan, kapal, kereta api, hingga kendaraan pertanian, semuanya telah melalui tahap uji coba.
“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Anggia saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Uji Coba di Berbagai Kendaraan Berat dan Alat Pertanian
Proses transisi energi ini tidak dilakukan secara mendadak. Kementerian ESDM telah menguji coba B50 pada berbagai jenis kendaraan operasional, termasuk ekskavator dan alat pertanian. Hasilnya, performa mesin dinilai kompatibel tanpa perlu modifikasi besar-besaran.
Anggia menambahkan, persiapan dilakukan secara paralel di semua daerah. “Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” katanya.
Target Swasembada Energi dalam Tiga hingga Empat Tahun
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa B50 akan resmi diluncurkan pada Juli 2026. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Ia optimistis Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak dalam waktu dekat.
“Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga menyoroti kerentanan pasokan energi global, terutama saat terjadi gejolak di negara-negara penghasil minyak atau gangguan di jalur distribusi seperti Selat Hormuz. Menurutnya, ketahanan energi mutlak diperlukan agar masyarakat tidak terdampak fluktuasi harga dan pasokan dunia.
Masa Transisi untuk Stok B40 Hingga September 2026
Meski B50 segera berlaku, pemerintah memberikan kelonggaran bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan B40. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.
Badan usaha diberi kesempatan untuk menyalurkan stok B40 yang tersisa hingga tanggal 30 September 2026, selama masih sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diambil untuk menghindari kerugian industri sekaligus memastikan pasokan tetap lancar selama masa peralihan.
Dengan dimulainya era B50, pemerintah berharap konsumsi solar murni dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendorong serapan minyak sawit nasional untuk bahan bakar ramah lingkungan.
