JAMBI — Jakarta — Rencana penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar memasuki tahap final. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan skema implementasi kebijakan yang menurunkan bunga dari 20 persen ke 8 persen telah selesai disusun dan siap dijalankan.
Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, dan Danantara. Namun, waktu pengumuman resmi masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Bunga Turun Lebih dari Separuh, Begini Skemanya
"Formulasinya sudah disiapkan dan sudah bisa diimplementasikan," kata Maman di Jakarta, Rabu (12/8/26). Ia menambahkan, tanggal peluncuran kebijakan akan disampaikan langsung oleh kepala negara.
Penurunan ini memangkas beban nasabah secara signifikan. Jika sebelumnya nasabah harus membayar bunga 20 persen, maka ke depan hanya 8 persen—berarti keringanan lebih dari 50 persen dari beban awal.
Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. "Penurunan bunga menjadi 8 persen merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat," ujarnya.
Sasaran Utama: Perempuan Prasejahtera dan Sektor Ultra Mikro
PNM Mekaar selama ini dikenal sebagai program pembiayaan yang menyasar ibu-ibu prasejahtera dengan usaha ultra mikro. Mayoritas nasabahnya berada di lapisan ekonomi bawah yang kerap kesulitan mengakses perbankan formal.
Maman menilai kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok tersebut. "Ini kebijakan yang sangat pro kepada masyarakat bawah. Karena sangat meringankan sekali," katanya.
Pembahasan penurunan bunga ini sebenarnya telah berlangsung lama. Pemerintah disebut terus merespons keluhan masyarakat soal tingginya beban pembiayaan yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha kecil.
Program Prioritas Ekonomi Kerakyatan
Kebijakan ini masuk dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan total nasabah mencapai 14 juta orang, dampaknya diproyeksikan terasa luas di berbagai daerah.
Bagi nasabah, selisih bunga 12 persen berarti tambahan modal kerja yang bisa dialokasikan untuk produksi atau pengembangan usaha. Ini menjadi ruang fiskal baru bagi keluarga-keluarga yang menggantungkan hidupnya pada usaha mikro.
Pemerintah belum merinci mekanisme teknis penyaluran dana kompensasi atau skema subsidi yang digunakan untuk menutup selisih bunga. Namun, keterlibatan Danantara dalam penyusunan formula menunjukkan adanya dukungan pendanaan dari badan pengelola investasi tersebut.
Para pelaku usaha ultra mikro kini menunggu kepastian tanggal pengumuman dari Istana. Setelah itu, implementasi di lapangan akan menjadi ujian apakah kebijakan ini berjalan tepat sasaran atau kembali tersendat birokrasi.
