JAMBI — Rencana penghibahan motor listrik ini muncul setelah BGN di bawah pimpinan sebelumnya mengadakan kendaraan tersebut untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut aset yang sudah dibeli harus dimaksimalkan karena menggunakan uang negara.
"Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, kami inginnya dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/26).
Mark Up Harga dan Vendor Tak Miliki Jaringan Servis
Yahya Zaini mengaku sejak awal tidak setuju dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG. Menurutnya, kendaraan itu tidak sesuai kebutuhan pengelola dapur yang tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti kejanggalan dalam proses tender. Ia menyebut perusahaan penyedia tidak memiliki dealer maupun fasilitas purna jual yang memadai. "Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up," kata Yahya, Jumat (19/6/26).
BGN Sisir Anggaran 2026, Tak Ada Lagi Belanja Baru
Agustina menegaskan evaluasi tidak hanya menyasar motor listrik, tetapi seluruh barang yang dibeli pada 2025, termasuk laptop, IoT, dan CCTV. Langkah ini menjadi bagian dari efisiensi anggaran BGN tahun depan.
"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya. Output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026," kata dia.
Sebelum menghibahkan motor listrik ke guru honorer, BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal ini untuk memastikan kepastian hukum atas langkah yang akan ditempuh, mengingat pengadaan sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Komisi IX DPR.
Yahya mengungkapkan fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak berjalan optimal. Komisi IX tidak pernah menerima laporan terkait pengadaan motor listrik tersebut.
