JAMBI — Politikus Partai Golkar itu menyoroti perlunya penjelasan atas data lokasi, waktu kejadian, metode pemetaan, dan hasil verifikasi lapangan untuk setiap perubahan angka karhutla. Menurut Ivan, selisih laporan antartanggal tidak boleh dibiarkan tanpa keterangan.
"Setiap perubahan angka harus dapat ditelusuri. Kita perlu memastikan apakah ini kejadian baru, pembaruan pemetaan, atau koreksi data. Dengan begitu, langkah penanganan dan pengawasannya bisa diarahkan secara tepat," kata Ivan.
91 Hotspot Terpantau, 61 Titik di Muaro Jambi
Laporan yang diterima DPRD mencatat 91 hotspot pada 1 November, dengan 61 titik berada di Muaro Jambi. Ivan meminta titik-titik tersebut segera diperiksa di lapangan sebelum dinyatakan sebagai kejadian kebakaran.
Data hotspot dinilai penting sebagai peringatan dini. Pemeriksaan lapangan tetap menjadi penentu apakah titik panas berubah menjadi kebakaran lahan yang meluas.
Pengukuran Kualitas Udara di Muaro Jambi Belum Lengkap
Ivan turut menyoroti pemantauan kualitas udara di Muaro Jambi. Grafik 2 November mencatat nilai 5 dengan kategori Baik untuk parameter O?, namun pengukuran AQMS disebut belum mencapai 100 persen karena listrik di shelter baru menyala.
"Kondisi pengukuran yang belum lengkap harus disampaikan secara terbuka. Angka untuk satu parameter tidak boleh dianggap mewakili seluruh kondisi kualitas udara, terutama PM2,5," ujarnya.
7.218 Kasus ISPA pada Minggu ke-42
Dalam laporan yang sama, terdapat 7.218 kasus ISPA pada minggu ke-42. Ivan meminta data kesehatan dan kualitas udara dipadankan berdasarkan waktu, lokasi, serta kelompok masyarakat rentan.
Perlindungan bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan disebutnya sebagai prioritas. Pemadanan data itu diperlukan agar intervensi kesehatan tidak salah sasaran.
Waterbombing 52 Kali, 208.000 Liter Air Ditembakkan
Laporan Satgas menyebut operasi darat dilakukan di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Waterbombing tercatat 52 kali dengan total 208.000 liter air.
Ivan meminta evaluasi operasi dilengkapi informasi tentang lokasi sasaran, waktu respons, kondisi armada, ketersediaan sumber air, serta luas yang berhasil ditangani. Evaluasi tanpa data itu dinilai sulit dipakai untuk perbaikan penanganan.
18 Tersangka, 91 Kasus Karhutla Masuk Penyelidikan dan Penyidikan
Terkait penegakan hukum, laporan mencatat 91 kasus, terdiri atas 71 penyelidikan dan 20 penyidikan, dengan 18 orang tersangka. Ivan mendorong agar perkembangan perkara diperbarui secara berkala dan jelas.
Pembaruan itu, menurutnya, harus tetap menghormati proses hukum serta asas praduga tak bersalah. DPRD melalui fungsi pengawasan akan mendorong koordinasi lintas instansi dan meminta data yang dapat diuji.
"Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat, penanganan yang efektif, dan keterbukaan data. Penentuan penyebab maupun tanggung jawab pihak tertentu harus berdasarkan verifikasi dan bukti," tutup Ivan.
