JAMBI — Peringatan itu disampaikan Agung dalam keterangannya kepada media, Sabtu (20/6/2026). Menurutnya, kebiasaan menutupi persoalan demi menjaga kesan semua kebijakan berjalan baik justru berpotensi membawa pemerintahan menuju titik paling rapuh.
Ancaman terhadap Meritokrasi dan Teknokrasi
Agung menilai budaya ABS tidak hanya merusak sistem meritokrasi, tetapi juga menggerus teknokrasi birokrasi. Akibatnya, kebijakan yang diambil berisiko tidak lagi berbasis data dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
"Jangan asal bapak senang. Mereka harus objektif juga. Kalau akhirnya Presiden marah, ya itu risiko sebagai bawahan. Yang penting situasi terkini dan kondisi yang sebenarnya disampaikan apa adanya supaya Presidennya tidak terjerumus," kata Agung.
Ia menambahkan, pola-pola semacam ini membahayakan sistem karena menghambat koreksi dini. Padahal, program-program strategis perlu dievaluasi secara jujur agar tidak menumpuk menjadi persoalan yang lebih besar.
Indikator Ekonomi yang Perlu Diwaspadai
Lebih jauh, Agung mengingatkan bahwa dampak buruk dari pola ABS dapat berujung pada meningkatnya kerentanan pemerintah apabila persoalan ekonomi tidak segera ditangani. Menurut dia, indikator yang paling mudah dibaca publik adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pergerakan IHSG, harga bahan pokok, hingga harga BBM.
"Kalau keresahan ekonomi bertemu dengan persoalan politik, itu yang bahaya. Kalau ekonomi tidak teratasi, politik tinggal menyembur. Yang saya khawatirkan itu bisa terjadi kalau ekonomi tidak terkendali dan fiskal tidak disiplin," tuturnya.
Poros Politik Informal Bisa Bergerak
Agung menilai, saat ini kondisi politik formal memang relatif terkonsolidasi. Namun di balik itu, masih terdapat berbagai persoalan internal seperti kebocoran anggaran, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, hingga masalah komunikasi publik yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut dapat menjadi pemicu krisis yang lebih besar apabila diperparah oleh tekanan ekonomi. Dalam situasi demikian, poros-poros politik yang selama ini cenderung menahan diri dapat kembali bergerak.
"Kalau ekonomi tidak terjaga, poros-poros itu bisa bergerak. Politik informal ini tidak bisa dihitung secara kuantitatif. Kalau ditrigger dengan ekonomi, ini bahaya," katanya.
Presiden Butuh Tim yang Berani Bicara Fakta
Karena itu, Agung menegaskan, Presiden Prabowo membutuhkan tim yang tidak hanya loyal, tetapi juga berani menyampaikan fakta-fakta pahit. Dengan begitu, berbagai program strategis pemerintah dapat dikoreksi sejak dini sebelum menumpuk menjadi persoalan yang lebih besar.
"Saya berharap ada orang-orang yang berani bersuara sumbang, memberi masukan apa adanya ke presiden supaya pengelolaan anggaran dan kebijakan benar-benar based on data-driven," ujarnya.
