JAMBI — Bukan sekadar program pembagian makanan, Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi kini menjadi motor penggerak ekonomi desa. Per 2 Mei 2026, program ini telah menjaring 446.087 penerima manfaat melalui 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melibatkan 545 pemasok, dan menyerap 9.635 tenaga kerja. Dengan perputaran dana mencapai Rp 7,2 miliar per hari, Rp 4,1 miliar di antaranya digunakan untuk membeli bahan pangan lokal seperti beras, daging ayam, telur, dan sayuran.
Skema ini menciptakan permintaan pangan masif dan berkelanjutan. Namun, besarnya anggaran nasional yang mencapai Rp 268 triliun pada 2026 belum menjamin mutu pelayanan di lapangan. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program tidak berhenti pada distribusi, melainkan benar-benar memperbaiki gizi anak dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Kesiapan Dapur: Lebih dari Sekadar Bangunan Berdiri
Evaluasi input program di Jambi menunjukkan kekuatan dari segi jumlah SPPG dan tenaga kerja. Persoalannya bergeser pada standar kelayakan. Sebuah dapur tidak bisa dinilai siap hanya karena bangunannya sudah jadi. Mutu air, sanitasi, ventilasi, penyimpanan bahan mentah, pemisahan bahan matang dan mentah, hingga kompetensi pekerja menjadi penentu.
Karakter geografis Jambi yang tidak seragam menjadi tantangan tersendiri. Distribusi di Kota Jambi sangat berbeda dengan pengiriman ke permukiman tersebar di Tanjung Jabung Timur, Kerinci, atau Sarolangun. Jarak tempuh, kondisi jalan, dan cuaca harus diperhitungkan dalam kapasitas dapur. Pertanyaan evaluasi pun bergeser dari "berapa banyak dapur tersedia" menjadi "berapa banyak dapur yang benar-benar aman dan layak melayani".
Rantai Proses Paling Rawan: Antara Dapur dan Piring Anak
Titik kritis program justru berada pada proses transformasi bahan mentah menjadi makanan siap santap. Mulai dari pemilihan pemasok, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi, setiap mata rantai mengandung risiko. Bahan baku baik bisa menjadi tidak aman jika disimpan keliru. Masakan yang higienis bisa terkontaminasi saat dikemas atau rusak karena terlalu lama dalam perjalanan.
Peristiwa di Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, pada Januari 2026 menjadi alarm. Hasil pemeriksaan menemukan kontaminasi bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada makanan siswa. Evaluasi pemerintah daerah mengungkap ketidakkonsistenan penerapan standar operasional, masalah kebersihan pengolahan, serta jeda waktu memasak dan distribusi yang tidak sesuai.
Stunting Meningkat, MBG Harus Terintegrasi dengan Layanan Kesehatan
Di sisi lain, Jambi masih bergulat dengan persoalan gizi. Prevalensi stunting justru meningkat dari 13,5 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024. Meski MBG tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen penurunan stunting, program ini bisa menjadi bagian penting jika diintegrasikan dengan pelayanan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta edukasi pola makan sehat.
Tujuh Parameter sebagai Tolok Ukur Keberhasilan
Untuk mengukur kualitas program secara utuh, MBG Jambi perlu diuji menggunakan tujuh parameter: input, proses, output, result, impact, benefit, dan sustainability. Dari sisi input, dana besar harus seimbang dengan kesiapan sistem. Proses harus menjamin keamanan pangan. Output dan result harus terlihat pada perbaikan gizi anak. Dampak ekonomi terhadap petani dan UMKM lokal harus terukur, dan keberlanjutan program tidak boleh bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat.
Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak ditentukan di ruang rapat Jakarta, melainkan di dapur-dapur pelayanan, sekolah, dan lahan pertanian di Jambi. Dari piring anak menuju penguatan ekonomi desa, program ini sedang diuji di lapangan.
