Nilai tukar rupiah melemah 50 poin atau 0,28 persen ke level Rp17.775 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis. Pelemahan ini terjadi karena indeks dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka pendek yang meningkat.
JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali tertekan di pasar spot. Berdasarkan data perdagangan, mata uang Garuda dibuka melemah 50 poin atau 0,28 persen menjadi Rp17.775 per dolar AS, turun dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp17.725 per dolar AS.
Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menilai tekanan pada rupiah berasal dari menguatnya greenback di pasar global. Indeks dolar AS naik 0,25 persen ke level 99,11, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 1 tahun dan 5 tahun masing-masing meningkat 5,9 basis poin dan 3,3 basis poin menjadi 6,74 persen dan 6,89 persen.
"Ini sebagai antisipasi kenaikan suku bunga oleh The Fed di akhir tahun ini," ujar Rully kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Pelaku pasar saat ini tengah bersikap wait and see menjelang pidato Gubernur The Fed, Kevin Warsh, di Simposium Jackson Hole pada Jumat (28/6). Pidato tersebut dinilai akan memberikan sinyal baru terkait arah kebijakan moneter AS.
Meskipun angka Personal Consumption Expenditures (PCE) AS mulai menjinak ke level 3,3 persen, angka tersebut masih jauh dari target inflasi The Fed sebesar 2 persen. Kondisi ini membuat pasar berspekulasi bahwa bank sentral AS masih akan mempertahankan sikap hawkish-nya.
Dari dalam negeri, pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini. Massa aksi membawa dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi, yaitu mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Selain itu, pasar juga tengah mengamati arah kebijakan Bank Indonesia (BI) di bawah kepemimpinan Dewan Gubernur yang baru. Rully menambahkan, arah kebijakan BI masih mengusung independensi dan disinergikan dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi.
"Arah kebijakan BI masih mengusung independensi dan ditambah sinergi dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Rully.