JAMBI — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jambi dinilai tidak boleh lagi bertumpu pada pemadaman setelah api muncul. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa menjaga kondisi gambut tetap basah adalah pertahanan pertama yang harus diutamakan.
“Pemadaman adalah pertahanan terakhir. Menjaga gambut tetap basah adalah pertahanan pertama,” tegas Ivan, Selasa (25/8/26).
Menurutnya, rantai risiko karhutla di lahan gambut sering kali bermula dari drainase yang terlalu dalam. Akibatnya, muka air tanah turun, gambut mengering, dan material gambut menjadi mudah terbakar. Kondisi ini kemudian berujung pada kebakaran, emisi karbon, penurunan permukaan tanah (subsiden), hingga kerugian ekonomi.
Pentingnya pengelolaan air gambut terlihat dari kajian kuantitatif yang disimulasikan selama 100 tahun. Pada skenario drainase sedalam 0,8 meter, emisi CO2 diperkirakan mencapai 794.900 ton dengan nilai kerugian emisi sekitar Rp61,2 miliar. Subsiden gambut mencapai 52,1 sentimeter dan lahan yang dapat digunakan hanya 62,3 persen.
Sebaliknya, pada skenario muka air gambut dipertahankan pada kedalaman 0,1 meter, emisi CO2 turun drastis menjadi 279.500 ton. Kerugian emisi menyusut menjadi sekitar Rp21,5 miliar, subsiden turun ke angka 19,8 sentimeter, dan lahan yang dapat digunakan mencapai 100 persen.
Dari simulasi tersebut, potensi pengurangan emisi mencapai 515.400 ton CO2. Nilai kerugian emisi yang bisa dihindari diperkirakan mencapai Rp39,7 miliar. Namun, Ivan mengingatkan angka tersebut baru mencakup nilai emisi, belum termasuk dampak kesehatan masyarakat, biaya pemadaman, hingga hilangnya fungsi hidrologis gambut.
Ivan menilai perspektif anggaran untuk pencegahan karhutla perlu diubah. Pembangunan sekat kanal, pembasahan gambut, dan pemantauan muka air tidak semestinya dipandang sebagai biaya semata. Ia menyebut langkah tersebut merupakan investasi untuk mempertahankan karbon, produktivitas lahan, dan kualitas lingkungan.
“Pencegahan adalah investasi, bukan sekadar biaya,” ujarnya.
Oleh karena itu, kebijakan karhutla Jambi perlu bergeser dari pola lama “detect – fight – extinguish” menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Pola baru yang diusulkan adalah “prevent – predict – prepare – respond – restore”.
Ivan juga mendorong sistem peringatan dini yang lebih dinamis. Ia menilai pemantauan yang hanya menunggu munculnya hotspot tidak cukup. Sistem perlu mengintegrasikan data muka air tanah, curah hujan, jumlah hari tanpa hujan, kelembapan gambut, hingga prakiraan cuaca.
Data tersebut kemudian diolah menjadi peta risiko dinamis. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui kawasan yang mulai kehilangan air, lokasi kanal yang perlu dikendalikan, serta wilayah yang membutuhkan prioritas patroli sebelum api membesar.
Ia menambahkan, jaringan 81 pos karhutla yang tersebar di Jambi bisa difungsikan sebagai simpul pencegahan. Pos-pos tersebut tidak hanya menjadi posko pemantauan saat musim kemarau, tetapi juga pusat edukasi dan pengawasan kondisi hidrologi gambut sepanjang tahun.