JAMBI — Rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan itu menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB) dengan Gubernur Jambi Al Haris di Rumah Dinas Gubernur, Senin (10/8/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tandry Adi Negara serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Andri Yushar Andria.
Dari sisi PLN, hadir General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar didampingi Manager PLN UP3 Jambi, Manager PLN UP3 Muara Bungo, dan Manager PLN UP2K Provinsi Jambi.
Berdasarkan pemetaan PLN, pembangunan pada 140 lokasi tersebut mencakup 408,43 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan 486,88 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Selain itu, akan dibangun gardu distribusi dengan total kapasitas 9.200 kVA.
Lokasi sasaran tersebar di Kabupaten Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci.
PLN menargetkan 75 lokasi di delapan kabupaten dapat diselesaikan pada Desember 2026. Pekerjaan pada kelompok ini mencakup pembangunan JTM sepanjang 46,10 kms, JTR 111,30 kms, dan gardu berkapasitas total 1.900 kVA.
Potensi pelanggan dari kelompok pertama ini mencapai 748 calon pelanggan. Lokasinya tersebar di Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin.
Adapun 26 lokasi lainnya di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi ditargetkan selesai pada Maret 2027. Pembangunannya meliputi JTM sepanjang 78,47 kms dan JTR sepanjang 98,21 kms.
General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, kehadiran listrik di sebuah desa membuka peluang tumbuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Saat ini, listrik bukan hanya tentang menyalakan lampu. Ketika listrik hadir di sebuah desa, terbuka pula peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha produktif hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Diksi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Dalam kesempatan tersebut, PLN meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperbarui pemetaan desa dan dusun yang masih membutuhkan akses listrik. Diksi berharap usulan dari para bupati segera dihimpun dan disampaikan agar bisa diverifikasi berdasarkan kondisi kelistrikan di lapangan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Gubernur agar usulan dari para Bupati terkait desa maupun dusun yang masih membutuhkan listrik perdesaan dapat segera disampaikan kepada PLN. Data dari pemerintah daerah sangat penting bagi kami,” kata Diksi.
PLN menegaskan program ini berjalan dinamis. Usulan baru dari pemerintah daerah akan tetap diterima, diverifikasi, dan dikaji secara teknis untuk kemudian dipetakan skala prioritasnya. Prinsipnya, semakin cepat usulan masuk, semakin cepat pula langkah tindak lanjut dapat diambil.