JAMBI — Transformasi BUMN transportasi tidak lagi sekadar wacana. Danantara, sebagai holding investasi negara, tengah mengoordinasikan penyelarasan bisnis di klaster Pelayanan Publik, Transportasi & Konektivitas. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), InJourney Airports (PT Angkasa Pura Indonesia), dan PT Jasa Marga Tbk menjadi garda terdepan dalam gelombang perubahan ini.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan momentum ini mengubah paradigma pengelolaan BUMN. "BUMN didorong untuk semakin kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengandalkan status sebagai perusahaan negara," ujarnya. Artinya, status legal monopoli di beberapa sektor tidak lagi menjamin kelangsungan bisnis jika tidak diimbangi kinerja.
Di sektor pelabuhan, Pelindo melakukan pemangkasan duplikasi fungsi dan standardisasi layanan. Integrasi operasional yang lebih ketat diharapkan memangkas waktu sandar kapal, yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya logistik tertinggi di Indonesia. Setiap jam penghematan di pelabuhan berpotensi menurunkan harga barang yang akhirnya dibayar konsumen di pasar.
Sementara itu, InJourney Airports mengambil jalur pengelolaan pembiayaan terintegrasi. Restrukturisasi yang dijalankan berkontribusi menekan beban bunga sekitar 10% secara tahunan. Penghematan ini krusial di tengah kebutuhan modal besar untuk pemeliharaan dan pengembangan bandara.
Di jalan tol, Jasa Marga mengandalkan teknologi untuk menghubungkan efisiensi operasional dengan kenyamanan pengguna. Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) memantau kondisi lalu lintas real-time melalui lebih dari 3.500 CCTV. Data ini menjadi tulang punggung pengambilan keputusan cepat saat terjadi kepadatan atau kecelakaan.
Di sisi pelanggan, aplikasi Travoy yang telah diunduh lebih dari 1,3 juta kali menjadi kanal informasi dan transaksi digital. Transformasi ini bukan hanya tentang mengurangi karyawan atau memangkas biaya, melainkan juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan infrastruktur negara.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengingatkan bahwa streamlining di BUMN pelayanan publik adalah keniscayaan. "Dengan pola tersebut akan tercipta pelayanan publik yang andal dan tingkat kepuasan publik yang tinggi," katanya. Namun, ia memberi catatan tegas: efisiensi biaya produksi harus dimitigasi agar publik tidak menanggung biaya yang tidak semestinya dibebankan.
Menurut Tulus, indikator keberhasilan transformasi ini bukan hanya laba perusahaan. Lebih dari itu, kepuasan pengguna, percepatan layanan pengaduan, dan kontribusi dividen ke negara menjadi tolok ukur utama. "Dalam jangka menengah, transformasi ini seharusnya dapat mendorong penurunan biaya logistik yang kemudian berdampak pada masyarakat sebagai pengguna akhir," ucapnya.
Transformasi yang berlangsung menjelang perayaan kemerdekaan ini menjadi ujian nyata apakah BUMN mampu berubah dari sekadar mesin bisnis menjadi instrumen negara untuk kesejahteraan. Jika berhasil, biaya logistik yang lebih murah akan terasa langsung oleh produsen, pedagang, hingga konsumen di seluruh Indonesia.