MERANGIN — Target penerimaan pendapatan daerah yang belum tercapai membuat Bupati Merangin M. Syukur buka suara. Dalam rapat evaluasi PAD Triwulan II 2026, ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar fasilitas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
"Jabatan-jabatan yang diberikan kepada Bapak/Ibu bukan sekadar duduk manis, kemudian menikmati semua fasilitas. Kita semua ini punya tanggung jawab," tegas M. Syukur di hadapan Sekretaris Daerah Zulhifni, para kepala OPD, dan seluruh camat se-Kabupaten Merangin.
Ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Kebutuhan belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp700 miliar dinilai tidak sebanding dengan capaian PAD saat ini.
M. Syukur menyoroti sikap sebagian kepala OPD dan camat yang kurang proaktif serta minim inovasi dalam menggali potensi pendapatan. Ia meminta setiap perangkat daerah untuk bekerja maksimal dan tidak ragu menyampaikan kendala di lapangan.
"Kalau memang, mohon maaf, tidak mampu mencapai target, ya sudah, Pak. It's okay, jujur. Sampaikan kepada kami. Kalau Bapak tidak bisa bekerja, ya saya mohon maaf. Evaluasi ini selesai," ujarnya.
Sektor pajak dan retribusi menjadi sorotan, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang realisasinya baru mencapai sekitar 6 persen. Para camat dinilai belum maksimal memantau potensi penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
Selain PBB-P2, sejumlah perangkat daerah pengelola retribusi juga mencatatkan capaian yang jauh di bawah target pada pertengahan tahun. Beberapa di antaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pariwisata, dan Dinas Perkebunan.
Menutup rapat, M. Syukur meminta seluruh kepala OPD dan camat segera menyusun strategi untuk mendongkrak pendapatan daerah. Ia menekankan pentingnya inovasi dan langkah tegas dalam penagihan tunggakan pajak agar target PAD Triwulan III 2026 dapat tercapai.
Rapat ini menjadi sinyal keras bagi jajaran pemerintahan Kabupaten Merangin untuk bekerja lebih serius. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan setiap perangkat daerah berkontribusi nyata terhadap kemandirian fiskal daerah.