JAMBI — Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) mendapat permintaan kuat dari warga Indonesia Timur agar tidak dihentikan. Pernyataan itu disampaikan di tengah data Kemendagri yang menunjukkan 7-16 persen masyarakat rentan kelaparan dan 21,5 persen anak mengalami stunting.
Saleh menyampaikan hal itu dalam Rembuk Nasional Pemuda ke-III di Jakarta, Sabtu (31/10). Ia awalnya mengutip data Kementerian Dalam Negeri soal kerentanan pangan dan prevalensi stunting sebagai dasar argumennya.
Data Kemendagri Jadi Pijakan
Menurut Saleh, angka 7 sampai 16 persen warga yang rentan kelaparan bukan statistik yang bisa diabaikan. Ia menilai persoalan gizi buruk tidak terlihat jelas dari Jakarta, tetapi nyata di daerah.
"Dari data Kemendagri, kita mendapat data bahwa 7 sampai 16 persen warga negara kita itu rentan dalam kelaparan dan 21,5 persen itu stunting. Kalau kita bicara stunting, kita yang ada di Jakarta mungkin enggak bisa lihat," kata Saleh.
Kondisi Bayi di NTT dan Papua
Saleh menyoroti kondisi di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Menurutnya, banyak bayi di kedua wilayah itu mengalami kekurangan gizi yang memprihatinkan.
"Tapi kalau kita di daerah, NTT atau Papua, kalau kita turun ke bawah, kita akan merasakan bagaimana anak-anak bayi itu stunting, kekurangan gizi, dan sangat-sangat memprihatinkan, ya," ujarnya.
Warga Ternate Minta MBG Dilanjutkan
Saleh yang berasal dari Ternate, Maluku Utara, mengaku banyak menerima permintaan langsung dari warga agar program MBG tidak dihentikan. Ia menyebut antusiasme di Indonesia Timur jauh lebih terasa dibanding Jakarta.
"Oleh karenanya itu kenapa kalau kita lihat MBG itu sangat-sangat diminati khususnya di Indonesia Timur. Saya enggak tahu kalau di Jakarta, MBG diminati enggak? Diminati, ya? Tapi di daerah saya, saya dari Ternate, Maluku Utara, Halmahera, warga saya, saya tanya di sana mereka sangat minta agar MBG itu tidak, ya, dihentikan, ya. Ini kondisi nyata bangsa kita," ujarnya.
Implikasi bagi Program dan Fiskal
Pernyataan Wamentan memberi sinyal bahwa basis dukungan politik MBG kuat di wilayah dengan beban stunting tinggi. Bagi pelaku usaha rantai pasok pangan, permintaan ini berpotensi menjaga volume pengadaan bahan baku di kawasan timur.
Namun besaran anggaran dan mekanisme distribusi MBG belum disinggung dalam pernyataan tersebut. Pemerintah belum memerinci bagaimana program akan menyerap produksi petani lokal di NTT, Papua, dan Maluku Utara.
Angka stunting 21,5 persen yang dikutip Saleh masih di atas target penurunan yang dicanangkan pemerintah. Gap inilah yang membuat program MBG diposisikan sebagai instrumen intervensi gizi, bukan sekadar bantuan pangan.
