JAMBI — Perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan eksternal. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,39 persen. Angka ini menjadi bukti bahwa konsumsi dan produksi domestik masih menjadi penopang utama di tengah gejolak global.
Inflasi Terjaga di 3,08 Persen, Daya Beli Tak Tergerus
Stabilitas harga juga ikut menopang optimisme. Inflasi tahunan per Mei 2026 tercatat 3,08 persen, dengan inflasi inti yang terjaga di angka 2,59 persen. Capaian ini kontras dengan negara maju yang masih bergulat dengan daya beli masyarakat yang tergerus akibat lonjakan harga.
"Stabilitas makroekonomi bukanlah tanda kerapuhan, melainkan prasyarat mutlak agar pertumbuhan tidak sekadar melesat, melainkan juga berumur panjang," demikian narasi yang beredar di kalangan analis ekonomi. Fondasi ekonomi Indonesia saat ini dinilai sedang menunjukkan ketahanan struktural.
Suku Bunga Acuan: Kemudi Otomatis untuk Meredam Gejolak
Kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan atau menyesuaikan suku bunga acuan jangan dibaca sebagai sinyal kepanikan. Dalam arsitektur kebijakan moneter modern, suku bunga berfungsi sebagai kemudi otomatis untuk meredam gejolak nilai tukar dan mengompas ekspektasi pasar.
Memang ada harga jangka pendek yang harus dibayar: biaya modal bagi dunia usaha dan cicilan rumah tangga menjadi lebih mencekik. Namun, beban sektoral yang meninggi hari ini dinilai jauh lebih murah dibanding ongkos sosial dan ekonomi jika inflasi meledak liar atau rupiah terjun bebas tanpa kendali.
Pelemahan Rupiah Bukan Penyakit Domestik
Tekanan terhadap rupiah saat ini bukanlah penyakit bawaan domestik. Pelemahan nilai tukar adalah fenomena global yang dipicu oleh keperkasaan dolar AS, arah suku bunga global yang sulit ditebak, serta pelarian modal dari pasar negara berkembang.
Dengan proyeksi Bank Indonesia yang menempatkan pertumbuhan sepanjang tahun ini di kisaran 4,9–5,7 persen, ruang untuk ekspansi ekonomi masih terbuka lebar. Kebijakan moneter yang ketat saat ini disebut sebagai premi asuransi untuk menghindari kebangkrutan akibat krisis di masa depan.
