JAMBI — Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menilai gebrakan kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto mulai memicu resistensi dari kelompok elit yang selama ini nyaman dengan sistem lama. Dalam analisisnya, ia menyebut kemungkinan adanya kekuatan oligarki yang mencoba menggoyang posisi Prabowo melalui isu pemakzulan dan intrik politik lainnya.
"Bisa jadi saat ini ada kekuatan lama. Atau para (penyamun-petualangan) politik yang mencoba menggoyang posisi Prabowo karena terancam oleh policy dan gaya Prabowo saat ini," tulis Muslim Arbi dalam artikel yang dimuat Kempalan.com.
Pasal 33 Jadi Titik Sengketa Kebijakan Ekonomi
Menurut Muslim, sumber utama resistensi adalah upaya Prabowo menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 dalam kebijakan ekonominya. Langkah itu dinilai mengganggu kelas menengah elit yang selama ini menikmati kondisi ekonomi dalam zona nyaman. Prabowo sendiri, dalam pidato di acara Munas HIPMI di Lampung pekan lalu, sempat mengeluhkan sikap para elit tersebut dengan pernyataan, "Lu kira jadi Presiden gampang?"
Muslim menambahkan bahwa pengelolaan hasil ekspor sumber daya alam untuk memperkuat devisa dan membangkitkan perekonomian nasional merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini. Kebijakan itu, menurutnya, membutuhkan konsistensi dalam menerjemahkan amanat konstitusi.
Perbandingan dengan Jejak Mahathir Mohamad
Dalam analisisnya, Muslim Arbi membandingkan Prabowo dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang berkuasa selama 22 tahun sejak 1981 hingga 2003, dan kembali memimpin pada 2018-2020. Mahathir menuangkan gagasannya dalam buku The Malay Dilemma yang sempat dicekal, namun kemudian menjadi cetak biru pembangunan Malaysia hingga menjadi kekuatan ekonomi di Asia.
Prabowo, yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad sebelum dipecat dari TNI akibat Tragedi 1998, menuangkan pemikirannya dalam buku Paradoks Indonesia. Buku itu menyoroti ironi negara kaya sumber daya alam namun rakyatnya masih banyak yang miskin, serta kebocoran besar dalam pengelolaan anggaran negara yang dinikmati segelintir oligarki.
Catatan atas Politik dan Konstitusi
Muslim menilai keberhasilan Mahathir di bidang ekonomi tidak lepas dari catatan politiknya, termasuk kasus Anwar Ibrahim yang kini menjabat Perdana Menteri Malaysia. Namun, ia melihat pengalaman Mahathir justru menempa Anwar hingga saat ini.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus sejalan dengan sistem politik dan bernegara. "Ekonomi dan Politik itu ibarat 2 (dua) muka dari 1 (satu) mata uang. Ekonomi akan pincang bila berjalan di atas praktik politik liberal dan neoliberal," ujarnya. Menurut Muslim, jika ekonomi dikembalikan ke Pasal 33, maka bangunan politik juga harus dikembalikan ke UUD 1945 versi 18 Agustus 1945 agar tidak saling berbenturan.
Terlepas dari berbagai tekanan yang disebutnya biasa terjadi dalam intrik politik, Muslim berharap buku Paradoks Indonesia bisa memberikan solusi bagi persoalan bangsa saat ini, sebagaimana The Malay Dilemma sukses mengantarkan Malaysia menjadi kekuatan ekonomi Asia.
