JAMBI — Ketua DPD HKTI Jambi, Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM, meminta para petani sawit tidak tinggal diam saat hak-hak mereka terabaikan. Menurutnya, Permentan Nomor 13 Tahun 2024 telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengawasi harga TBS secara ketat.
"Aturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mengawasi harga TBS secara ketat sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan petani," ujar SAH dalam keterangannya, Senin.
Petani Sawit Jadi Tulang Punggung Ekonomi Pedesaan
SAH menyebut sektor perkebunan sawit sebagai penggerak utama ekonomi pedesaan di Jambi. Oleh karena itu, harga TBS harus ditetapkan secara transparan dan berkeadilan. Ia optimistis, dengan pengawasan yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif petani, tata kelola industri sawit nasional akan semakin sehat.
"Petani yang kuat akan melahirkan perkebunan yang maju. Sawit yang maju akan memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
PKS Nakal Harus Dihukum, Petani Diminta Berani Lapor
SAH mengingatkan bahwa PKS yang melanggar ketentuan dan mempermainkan harga harus diberikan sanksi sesuai aturan. Ia mendorong petani untuk berani melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian harga atau praktik tata niaga yang tidak sesuai.
"Jangan biarkan keringat petani dibayar murah. Jangan biarkan harga sawit dipermainkan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan sepihak. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas agar ada efek jera dan kepastian hukum bagi petani," tegasnya.
HKTI Jambi, kata SAH, siap berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak petani dan mengawal kebijakan yang berpihak kepada sektor perkebunan rakyat. Ia menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata niaga sawit secara keseluruhan.
"Petani sawit jangan diam. Saatnya bersatu mengawal harga yang adil demi kesejahteraan petani, kemajuan daerah, dan masa depan sawit Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.
