JAMBI — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Elpisina, melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi untuk membedah persoalan krusial di sektor pertambangan dan energi. Pertemuan strategis ini menyoroti lambatnya progres jalan khusus batubara yang berdampak langsung pada mobilitas warga.
Elpisina menegaskan bahwa pembangunan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang tidak bisa lagi ditunda. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara dinilai telah merugikan masyarakat luas, baik dari aspek keselamatan berkendara maupun beban biaya perbaikan infrastruktur jalan yang terus rusak.
Solusi Macet: Jalan Khusus atau Pangkas Kuota Produksi Batubara
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tandry Adi Negara tersebut, Elpisina melontarkan opsi tegas terkait tata kelola pertambangan. Selama jalan khusus belum rampung, ia mendukung adanya kebijakan pengurangan kuota produksi batubara di Jambi.
“Kami mendukung adanya pengurangan kuota produksi batubara selagi jalan khusus belum diselesaikan. Ini demi menjaga kepentingan masyarakat dan mengurangi beban di jalan umum,” ujar Elpisina saat memberikan keterangan resmi.
Selain masalah jalan, ia mengingatkan seluruh perusahaan tambang untuk tidak mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang. Menurutnya, pelaku usaha wajib memulihkan fungsi lingkungan dan tidak meninggalkan lubang tambang begitu saja setelah mengeruk keuntungan dari bumi Jambi.
Target 8.000 Sambungan Listrik Baru untuk Dusun Terpencil
Isu elektrifikasi juga menjadi poin utama dalam kunjungan kerja tersebut. Meski rasio elektrifikasi Provinsi Jambi diklaim telah menyentuh angka 100 persen, faktanya masih banyak dusun dan unit pemukiman kecil yang belum menikmati aliran listrik secara optimal.
Pemerintah Provinsi Jambi melaporkan telah mengamankan bantuan pemasangan 4.000 sambungan listrik baru untuk tahun 2025. Namun, pihak Dinas ESDM berharap dukungan Komisi XII DPR RI dapat melipatgandakan kuota tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
“Kita berharap tahun 2026-2027 ini dengan adanya komposisi baru pak Elpisina selaku Komisi XII bisa menambah juga, bila perlu jadi 6.000 sampai 8.000,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara.
Dorong Panas Bumi Jambi Masuk Proyek Strategis Nasional
Selain fokus pada energi fosil, Pemprov Jambi kini tengah berupaya mengoptimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Sektor panas bumi (geothermal) menjadi andalan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara signifikan.
Pemerintah daerah berharap pengembangan panas bumi di Jambi dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Status ini dianggap penting untuk mempercepat masuknya investasi dan memastikan dukungan regulasi dari pemerintah pusat guna memperkuat ketahanan energi di wilayah Sumatera.
Menanggapi hal tersebut, Elpisina memastikan Komisi XII akan mengawal aspirasi daerah ini di tingkat pusat. Sinergitas antara DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah akan diperkuat untuk memastikan tata kelola energi di Jambi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
