JAKARTA — Wakil Ketua I Ivan Wirata memimpin rombongan Komisi II DPRD Provinsi Jambi meninjau langsung pengelolaan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Kawasan seluas 14,4 hektare ini menjadi tulang punggung distribusi beras DKI Jakarta, menyumbang sekitar 55 persen kebutuhan beras ibu kota.
Manajemen Food Station memaparkan kapasitas penyimpanan PIBC mencapai 100 ribu ton. Kawasan ini didukung ratusan gudang, toko, dan lebih dari 300 pedagang aktif. Setiap hari, ribuan aktivitas distribusi pangan bergerak dari sini ke seluruh Jakarta dan sekitarnya.
Strategi 4K dan Early Warning System yang Diadopsi
Komisi II menyoroti konsep pengendalian inflasi melalui 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Food Station menjalankan program pangan murah, operasi pasar, bantuan pangan, hingga kemitraan dengan petani sebagai instrumen stabilitas harga.
Ivan Wirata menyoroti sistem Early Warning System (EWS) yang memantau stok dan harga beras secara real time. Sistem ini memberi peringatan ketika stok turun di bawah batas aman atau terjadi lonjakan harga, sehingga pemerintah bisa segera berintervensi melalui operasi pasar.
“Ke depan kita berharap Jambi memiliki sistem informasi pangan yang terintegrasi sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data. Dengan demikian, potensi kelangkaan maupun lonjakan harga dapat diantisipasi lebih dini,” ujar Ivan dalam keterangan yang dikutip dari laman Jambiday.com.
Kemitraan Hulu-Hilir: 145 Gapoktan dan 16 Ribu Petani
Food Station saat ini menggandeng 145 gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan lebih dari 16 ribu petani. Perusahaan juga mengelola delapan pabrik pengolahan beras di berbagai daerah sebagai bagian dari rantai pasok nasional.
Ivan menilai model kemitraan ini layak direplikasi di Jambi. Menurutnya, provinsi dengan potensi pertanian besar itu membutuhkan sistem distribusi, penyimpanan, dan pengendalian harga yang lebih modern. Tujuannya agar hasil pertanian memberi nilai tambah bagi petani sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.
“Kami melihat Food Station tidak hanya mengelola perdagangan beras, tetapi membangun ekosistem pangan yang terintegrasi. Mulai dari kemitraan dengan petani, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengendalian harga dilakukan secara sistematis,” kata Ivan.
Kolaborasi Lintas OPD dan BUMD Jadi Kunci
Ivan menekankan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan produksi pertanian yang tinggi. Hasil panen harus terserap dengan baik, distribusi lancar, stok aman, dan harga stabil sehingga menguntungkan petani maupun konsumen.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus hadir membangun ekosistem yang kuat, BUMD harus menjadi motor penggerak, dan petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia berharap hasil studi banding ini tidak berhenti sebagai kunjungan kerja semata. Ivan mendorong agar temuan ini menjadi bahan penyusunan kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan Jambi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menghadirkan sistem distribusi pangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.
