SAROLANGUN — Bupati Sarolangun H Hurmin meminta agar penyelesaian gangguan keamanan di wilayah perkebunan kelapa sawit tidak hanya berhenti pada tahap mediasi. Meski mengapresiasi program sosial perusahaan, ia menegaskan pentingnya tindakan hukum nyata untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencurian dan penjarahan.
Pernyataan ini disampaikan Bupati dalam pertemuan bersama manajemen PT Sari Aditya Loka (SAL) baru-baru ini di Jambi. Menurutnya, perusahaan telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam merangkul komunitas Suku Anak Dalam (SAD) melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan hubungan sosial.
"Upaya yang dilakukan sudah sangat luar biasa, khususnya perhatian terhadap warga Suku Anak Dalam. Namun di sisi lain, perusahaan masih menghadapi tantangan keamanan yang cukup serius," ungkap H Hurmin saat menyoroti kendala operasional di lapangan.
Mengapa Penegakan Hukum Menjadi Prioritas Bupati Sarolangun?
Bupati menilai forum diskusi atau Focus Group Discussion (FGD) yang selama ini dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Gangguan keamanan yang terus berulang dianggap dapat mengganggu iklim investasi dan stabilitas daerah jika tidak ditangani dengan ketegasan hukum negara.
Ia menekankan bahwa pendekatan adat tetap dihormati, namun tidak boleh mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Keseimbangan ini dianggap sebagai kunci agar operasional perusahaan berjalan lancar sekaligus menjaga keharmonisan dengan warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun kini tengah menyiapkan skema penguatan keamanan yang melibatkan lintas instansi. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan diperkuat guna menciptakan kondisi lapangan yang lebih kondusif bagi dunia usaha.
Kolaborasi Tokoh Adat dan Kepolisian Beri Edukasi Hukum
Sebagai langkah taktis, Pemkab Sarolangun berencana menggelar pertemuan lanjutan yang melibatkan para Tumenggung, Jenang, serta tokoh adat lainnya. Pertemuan ini nantinya menyertakan unsur kepolisian untuk memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat adat.
Langkah edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami batasan hukum terkait hak milik dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Keterlibatan tokoh adat diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara aturan negara dengan nilai-nilai lokal yang dipegang teguh komunitas SAD.
H Hurmin meyakini bahwa pemahaman hukum yang merata akan meminimalisir potensi konflik di masa depan. Dengan begitu, program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan PT SAL dapat diterima lebih baik tanpa adanya gangguan keamanan dari pihak-pihak tertentu.
Dukungan Pemerintah Terhadap Penguatan Sistem Keamanan Internal
Terkait manajemen internal, Bupati Sarolangun memberikan lampu hijau terhadap rencana reaktivasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) oleh pihak perusahaan. Penguatan sekuriti internal ini dipandang perlu sebagai garda terdepan dalam menjaga aset perkebunan.
Namun, ia memberikan catatan agar reaktivasi sistem pengamanan tersebut tetap berkoordinasi ketat dengan aparat kepolisian. Selain itu, Bupati menyarankan agar perusahaan tetap memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dalam struktur pengamanan tersebut.
“Keamanan di lapangan harus melibatkan semua unsur, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegas Bupati menutup arahannya. Sinergi ini diharapkan mampu melindungi investasi sekaligus memastikan program sosial untuk Suku Anak Dalam terus berkelanjutan.
