JAMBI — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyalahgunaan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Matraman, Jakarta Timur. Beras yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram itu diduga dikemas ulang dan dipasarkan sebagai premium seharga Rp17.000 per kilogram.
Inspeksi mendadak di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026), menjadi titik awal pengungkapan. Amran datang bersama jajaran kepolisian dan langsung menelusuri asal beras, proses pengemasan, hingga jalur penjualannya. Di lokasi itu ditemukan beras medium tanpa merek serta kemasan SPHP yang diduga telah dialihkan dari jalur distribusi program pemerintah.
Beras SPHP seharusnya sampai ke masyarakat dengan harga Rp12.500 per kilogram. Namun laporan yang diterima Amran menyebut beras tersebut dipasarkan kembali sebagai premium seharga Rp17.000 per kilogram.
Selisihnya mencapai Rp4.500 per kilogram. Jika dikalikan volume 600 ribu kilogram, nilai selisih harga itu mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut baru sebatas ilustrasi, bukan hasil audit keuntungan ilegal atau kerugian negara yang ditetapkan penyidik.
Besaran volume masih harus dipastikan lewat pemeriksaan barang bukti, dokumen distribusi, serta catatan keluar-masuk barang. Penyidik juga mendalami kemungkinan beras dicampur dengan produk lain sebelum dikemas ulang.
Amran tidak menahan diri saat menunjukkan barang bukti kepada awak media. Ia menyebut praktik itu sebagai kerja mafia pangan yang memanfaatkan program stabilisasi untuk mencari keuntungan.
"Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. Tapi ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu," kata Amran.
Menurutnya, penyalahgunaan beras SPHP merugikan masyarakat karena pasokan yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga justru dijual dengan harga lebih tinggi. Praktik itu juga berpotensi mengganggu efektivitas intervensi pemerintah di pasar beras.
Amran menilai kondisi produksi dan cadangan beras nasional yang semakin kuat memberi pemerintah ruang lebih besar untuk menertibkan tata niaga. Tekanan kekurangan pasokan yang biasanya menjadi alasan kehati-hatian, kata dia, kini tidak lagi menjadi penghalang.
Ia meminta kepolisian tidak berhenti pada temuan di satu lokasi. Penelusuran harus menjangkau pihak yang diduga mengatur pasokan, pengemasan, dan penjualan sepanjang rantai distribusi.
Amran juga mengapresiasi langkah Polres Metro Jakarta Timur dan unsur intelijen kepolisian. Kerja sama kementerian dengan aparat penegak hukum disebutnya sebagai bagian dari komitmen membersihkan tata niaga pangan.
"Terkhusus Pak Kapolri, kami mewakili petani Indonesia, 115 juta petani padi, itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini kerja nyata yang kita lakukan dan hasil kolaborasi atas perintah Bapak Presiden. Ini adalah perilaku yang tidak terpuji," ujarnya.
Pengungkapan di Matraman menambah daftar persoalan tata niaga pangan yang menyedot perhatian publik. Bagi petani dan konsumen, yang paling ditunggu bukan sekadar barang bukti di satu toko, melainkan sejauh mana jaringan distribusi di baliknya bisa dibongkar.