JAMBI — Kinerja keuangan PT Timah Tbk (TINS) pada awal 2026 benar-benar di luar ekspektasi. Berdasarkan laporan keuangan Kuartal I-2026, emiten pelat merah ini mencetak laba bersih Rp1,5 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Angka itu setara 44,6 persen dari target setahun penuh perseroan, menurut riset BRI Danareksa Sekuritas.
Lonjakan ini ditopang oleh kenaikan harga jual rata-rata (ASP) timah di London Metal Exchange (LME) serta keberhasilan aparat membersihkan penambangan liar sejak akhir 2025. Arus bijih timah ilegal kini dialihkan ke smelter resmi TINS, memperkuat pasokan dan margin perusahaan.
Di tengah momentum pemulihan itu, pemerintah justru meluncurkan kebijakan baru yang bikin pasar gamang. Mulai 1 Juni 2026, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan menerapkan sistem pengawasan ekspor satu pintu berbasis kecerdasan buatan (AI). Tujuan utamanya: menutup celah praktik under-invoicing yang selama ini menggerogoti devisa negara.
Secara teori, platform digital ini akan menguntungkan emiten legal seperti TINS. Harga jual dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) tercatat secara adil, tanpa manipulasi. Namun, kekhawatiran justru muncul dari sisi operasional dan biaya tambahan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama IMA, APBI, FINI, dan Gapki langsung merilis enam poin catatan kritis pada Senin awal Juni lalu. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan pihaknya mendukung transparansi, tapi ada tiga titik rawan yang perlu diwaspadai investor TINS.
Pertama, risiko kontrak jangka panjang. Asosiasi mendesak jaminan atas kontrak yang sedang berjalan, termasuk ketentuan pengapalan dan asuransi. Di pasar timah global, fleksibilitas negosiasi B2B adalah segalanya. Jika Danantara terlalu kaku menetapkan harga acuan sepihak, pembeli internasional bisa kabur ke kompetitor seperti Malaysia atau Bolivia.
Kedua, beban biaya tambahan. Shinta secara eksplisit meminta petunjuk teknis yang transparan untuk menghilangkan spekulasi negatif. Di kalangan investor, beredar rumor bahwa DSI akan memotong komisi ekspor 5–12 persen. Jika benar, margin laba TINS bisa tergerus dan memicu downgrade re-rating saham.
Ketiga, kerahasiaan data dagang. Desakan agar platform digital menjamin kerahasiaan data pelaku industri menunjukkan kekhawatiran atas potensi bocornya strategi komersial ke pesaing.
Di bursa, saham TINS sempat bergerak defensif saat IHSG jatuh ke level 5.700. Namun, sentimen positif dari laba fantastis itu kini beradu dengan bayang-bayang birokrasi baru. Jika aturan DSI berjalan mulus tanpa tambahan beban, TINS bisa menjadi salah satu emiten paling diuntungkan. Sebaliknya, jika implementasinya kaku dan menimbulkan biaya tinggi, prospek sahamnya bisa berbalik arah.
Pasar kini menunggu kejelasan teknis dari pemerintah. Apindo sendiri menekankan bahwa operasional DSI harus transparan dan akuntabel, tanpa mengorbankan kelincahan bisnis di pasar global. Bagi investor, tiga bulan masa transisi hingga September 2026 akan menjadi periode krusial untuk mencermati dampak nyata aturan ini terhadap laporan keuangan TINS selanjutnya.