JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menilai Program Listrik Desa sebagai kunci pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Audiensi bersama Ditjen Ketenagalistrikan membahas percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dinilai vital untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan listrik.
Alokasi pembangunan Lisdes 2026–2027 mencakup delapan kecamatan: Batang Asam, Betara, Bram Itam, Kuala Betara, Pengabuan, Seberang Kota, Tungkal Ilir, dan Renah Mendaluh. Tiga dari 25 lokasi berada di kawasan hutan sehingga membutuhkan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Rasio Elektrifikasi Baru 84,82 Persen, Warga Masih Pakai Batang Pinang sebagai Tiang
Data Pemkab Tanjung Jabung Barat mencatat rasio elektrifikasi baru mencapai 84,82 persen. Sejumlah dusun dan parit belum terlayani listrik PLN.
Di beberapa titik, warga masih menggunakan batang pinang sebagai tiang jaringan dan kabel swadaya. Keandalan jaringan di wilayah ulu yang sering mengalami pemadaman juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut.
Katamso Sebut Pemda Siap Fasilitasi Kendala Akses Jalan dan Administrasi
Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Menurutnya, Program Lisdes sangat penting untuk memperluas akses listrik dan mendorong pemerataan pembangunan.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program Listrik Desa sangat penting untuk memperluas akses listrik dan mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan yang hingga saat ini belum mendapatkan pelayanan listrik secara optimal," ujar Wabup Katamso.
Katamso menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan fasilitasi demi kelancaran pelaksanaan Program Lisdes di lapangan.
"Selain memperluas akses, kami juga berharap keandalan jaringan dapat terus ditingkatkan, terutama di wilayah ulu yang masih menghadapi gangguan pasokan. Pemerintah daerah siap mendukung dari sisi kewenangan dan fasilitasi, termasuk membantu penyelesaian kendala akses jalan, jembatan, maupun kebutuhan data dan administrasi yang diperlukan," lanjutnya.
Ditjen Ketenagalistrikan Minta Data Koordinat dan Perizinan Kawasan Hutan
Ditjen Ketenagalistrikan menyambut baik koordinasi tersebut dan mengharapkan sinergi Pemkab terkait akses lokasi, penyediaan data koordinat, serta pemenuhan perizinan kawasan hutan sesuai aturan.
Dukungan infrastruktur listrik ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat yang dicatat BPS tumbuh 5,28 persen pada 2025. Sebagai langkah konkret, forum pembahasan teknis bersama dijadwalkan digelar pada Oktober 2026.
