JAMBI — Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi Diana Yuli Astuti memimpin rapat koordinasi inventarisasi dan identifikasi potensi KI kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Rapat berlangsung daring dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta kabupaten/kota yang menjadi focal point pengembangan ekosistem KI.
Amat Djoemadi, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Jambi, mendampingi Diana bersama jajaran Tim KI dalam forum tersebut. Peserta membahas penguatan koordinasi lintas daerah untuk menghimpun, mengidentifikasi, dan memvalidasi potensi KI secara lebih terstruktur.
Enam Fungsi dalam Jambi IP Ecosystem
Kanwil Kemenkum Jambi merancang enam fungsi yang saling terintegrasi dalam Jambi IP Ecosystem. Enam fungsi itu mencakup pusat data, dashboard informasi, forum pengambilan keputusan, layanan pendampingan, pemetaan dukungan sumber daya, serta baseline dan indikator perkembangan.
- Jambi IP Data — pusat data potensi KI tervalidasi
- Jambi IP Dashboard — sarana informasi dan kendali
- Jambi IP Forum — ruang pengambilan keputusan bersama
- Jambi IP Clinic — layanan pendampingan dan rujukan
- Jambi IP Fund — pemetaan dukungan sumber daya
- Jambi IP Index — baseline dan indikator perkembangan ekosistem KI daerah
Konsep tersebut diarahkan untuk menghubungkan potensi KI daerah dengan layanan dan dukungan yang sesuai. Ekosistem ini juga dirancang menyediakan konsultasi dan rujukan berkelanjutan serta mendorong pemanfaatan KI berdasarkan tingkat kesiapan masing-masing potensi.
Mengapa Data Potensi KI Daerah Belum Seragam
Data potensi KI di daerah masih tersebar dengan format yang belum seragam. Koordinasi antarinstansi juga dinilai perlu diperkuat, dan belum tersedia baseline serta indikator bersama untuk mengukur perkembangan ekosistem KI daerah.
Kondisi itu menjadi latar belakang penguatan koordinasi lintas daerah yang ditekankan Kanwil Kemenkum Jambi dalam forum. Focal point kabupaten/kota berperan sebagai penghubung dalam inventarisasi potensi, validasi data, koordinasi layanan, dan pemantauan tindak lanjut di wilayah masing-masing.
Alur Pengelolaan Data dari Focal Point hingga Pembaruan Berkala
Alur pengelolaan data dimulai dari penghimpunan data dan konfirmasi kebutuhan oleh focal point. Tim Data Kanwil kemudian memeriksa kelengkapan dan melakukan validasi.
Setelah validasi, konsultasi dan rujukan berjalan melalui Tim Clinic. PIC layanan atau mitra mencatat tindak lanjut, sementara focal point daerah memperbarui perkembangan secara berkala.
Data yang dihimpun mencakup identitas potensi KI, pemilik dan lokasi, jenis KI, status pelindungan, dokumen pendukung, kebutuhan konsultasi, kendala, tingkat kesiapan, PIC, serta perkembangan tindak lanjut.
Langkah Tindak Lanjut yang Disepakati
Forum menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut setelah pemaparan dan sesi diskusi tanya jawab bersama peserta. Kesepakatan meliputi penetapan focal point daerah, pembentukan kanal koordinasi, dan penyamaan format data.
Peserta juga menyepakati penunjukan PIC Kanwil serta penentuan tenggat awal pengumpulan data potensi KI prioritas. Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi mendorong sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan basis data dan koordinasi lintas pihak diharapkan membantu menghubungkan potensi KI unggulan daerah dengan layanan pelindungan, pendampingan, dan pemanfaatan yang sesuai. Nilai tambah dari ekosistem ini diarahkan agar berkelanjutan bagi daerah Jambi.
